JAKARTA – Besarnya subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sangat memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bahkan pada 2013 diprediksi bisa jebol sekitar Rp 70 triliun. Pemerintahlah yang tak bisa mengaturnya. “Sebenarnya yang boros APBN ya pemerintah itu sendiri,” kata anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Dewi Aryani di Jakarta, Rabu,(19/12).
Menurut Dewi, pemerintah harus introspeksi mengapa anggaran subsidi BBM bisa sampai jebol melebihi anggaran yang telah ditetapkan. “Lho, bukankah pemerintah yang paling berwenang untuk mengatur anggaran tersebut agar subsidi yang benar-benar tepat sasaran,” tambahnya.
Lebih jauh Dewi meminta agar pemerintah jangan serta merta menyalahkan rakyat terkait borosnya penggunaan konsumsi BBM, sehingga BBM bersubsidi melonjak. Justru pemerintah lah yang harus mengaturnya. “APBN kita jebol, jangan salahkan rakyat, jangan korbankan rakyat,” tukasnya.
Tudingan pemerintah, sambung Dewi, yang mengaitkan borosnya konsumsi BBM bisa memberatkan APBN justru ini pernyataan yang
salah. “Tidak ada kaitan dengan tudingan pemborosan BBM oleh rakyat yang mengakibatkan APBN defisit,” ucapnya.
Di sisi lain, kata Dewi, rencana pemerintah dan berbagai kalangan yang akan memangkas angka subsidi dan menaikkan harga BBM, dianggap
sebagai pengkhianatan kepada rakyat. Sebab rakyat disalahkan atas kecerobohan yang dilakukan oleh pemerintah. “Ini tidak fair. Lakukan
dulu perbaikan, terobosan, penghematan, sebelum mengambil sikap memangkas subsidi dan menaikkan harga BBM,” jelasnya
Dengan adanya pemangkasan angka subsidi dan menaikkan harga BBM, Dewi menilai hal tersebut justru hanya akan merugikan rakyatnya
sendiri. “Sekali lagi, APBN kita jebol bukan karena subsidi, bukan karena salah rakyat,” katanya.
