JAKARTA – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar melakukan kajian mendalam terkait perombakan kabinet koalisi menjadi kabinet profesional. Sebab dengan kabinet professional, kinerja pemerintahan lebih focus dan terarah. “Jika tidak dalam bentuk kabinet profesional, maka sulit menghindari terjadinya praktik busuk di kurun waktu kurang dari dua tahun pemerintahan ini,” kata Wakil Ketua DPD Laode Ida di Jakarta, Rabu (2/1).
Dia mengaku, tugas pemerintahan saat ini sangat berat. Salah satu diantaranya adalah mencegah terjadinya praktik korupsi di tahun politik 2013 hingga 2014 ini.
Tugas ini semakin sulit, mengingat pemerintah hanya punya sisa waktu dua tahun. “Kita semua tahu, disamping kesibukan mengurus parpol asal, sebagian anggota kabinet dikhawatirkan akan berupaya untuk memperkuat dan mengisi pundi-pundi parpolnya di mana jabatan dan kewenangan menteri itu sangat potensial disalahgunakan,” ungkapnya.
Namun, kata Laode lagi, tentu saja itu semua tergantung dari Presiden SBY, apakah masih berkomitmen terhadap janji politiknya untuk memberantas korupsi. “Karena, pembentukan kabinet pada dasarnya merupakan hak prerogatif Presiden,” tegasnya
Laode mengingatkan selama ini, menteri asal parpol bisa tergelincir dengan tuduhan-tuduhan korupsi seperti yang sudah terjadi baru-baru ini.
Sementara itu, Ketua FPKS DPR, Hidayat Nur Wahid mengakui PKS ikut mendorong Presiden SBY untuk segera mengisi jabatan Menpora yang kosong saat ini. Bahkan PKS menilai awal 2013 menjadi titik baik bagi SBY untuk mereshuffle kabinet. “Awal tahun bisa menjadi titik reshuffle karena memang beliau bisa mengisi kekosongan kursi Menpora dan itu harus segera diisi dan tidak boleh dibiarkan kosong terlalu lama. Dan itu jatahnya Partai Demokrat, silakan diisi kader PD, PKS tidak ngiler dan tidak akan mengajukan calon Menpora,” ungkapnya
Lebih jauh mantan Ketua MPR ini menambahkan Presiden SBY bisa menggunakan hasil telaah Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) sebagai landasan melakukan reshuffle kabinet. Sejumlah kementerian juga dinyatakan serapan anggaranannya tidak maksimal. “Sekarang juga ada survei dan kementerian dan lembaga ada yang penyerapan anggarannya di bawah 10 persen, mana kementerian dengan korupsi terlalu banyak. SBY juga bisa menggunakan hasil evaluasi UKP4, jadi itu bisa dijadikan pertimbangan,” tuturnya
Namun pada akhirnya PKS menyadari reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden SBY. PKS hanya berharap reshuffle dilakukan tanpa menimbulkan kebisingan politik. “Jangan sampai menghadirkan kontroversi seperti ketika Presiden memberikan grasi untuk terpidana narkoba Ola, reshuffle jangan didasarkan karena surat kaleng dan laporan sepihak. Monggo saja PKS tidak akan mencampuri hak prerogatif presiden, dengan harapan menghadirkan solusi, kinerja yang lebih baik, dan jangan menjadi kontroversi,” pungkasnya. (cea)
