Jakarta – Pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi menyatakan, Pemerintah harus melakukan pengawasan ketat sepanjang tahun ini agar anggaran kementerian dan lembaga tidak disalahgunakan untuk persiapan partai-partai politik menjelang pemilu 2014.
“Tahun ini adalah tahun politik. Pada tahun ini akan banyak bermunculan calon-calon presiden dan legislatif. Sehubungan dengan itu, akan ada kecenderungan rawan korupsi untuk biaya persiapan pemilu 2014, karena mayoritas pimpinan lembaga dan kementerian berasal dari parpol,” ujarnya, kemarin (2/1).
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kata dia, harus lebih memperketat pengawasan penggunaan anggaran di kementerian dan lembaga, karena rentan untuk kepentingan persiapan politik para calon-calon presiden dan legislatif.
“Kita bisa melihat adanya anggaran yang terserap di beberapa kementerian dan lembaga tidak besar. Artinya, banyak dari anggaran yang dialokasikan itu masih tidak maksimal dan tidak tepat penggunaannya. Hal-hal seperti ini harus diwaspadai,” tukasnya.
Ari menjelaskan, modus operandi yang seringkali digunakan dalam penyalahgunaan anggaran tersebut adalah iklan untuk pencitraan partai politik atau pun tokoh politik tertentu.
“Misalnya, iklan layanan masyarakat dari kementerian yang lebih menunjukkan profil menterinya . Ini sebenarnya tidak perlu untuk masyarakat dan hanya membuang dana. Itu merupakan kampanye dini,” imbuhnya.
Anggaran di kementerian juga seringkali disalahgunakan untuk pelatihan para kader parpol dan pembinaan organisasi masyarakat (ormas) pendukung parpol.
Ia menyarankan pemerintah untuk memaksimalkan fungsi inspektorat jenderal di masing-masing kementerian dalam mengawasi penggunaan anggaran agar tepat sasaran dan sesuai dengan kepentingan kementerian.
Selain itu, lembaga-lembaga nasional lainnya, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) pemerhati keuangan negara harus dapat ikut serta memantau penggunaan anggaran di kementerian dan lembaga menjelang pemilu 2014.
“Selama ini belum ada pengawasan yang ketat sehingga masih terjadi penyimpangan-penyimpangan,” paparnya.
Ia juga meminta Presiden untuk mendorong Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) agar lebih menyoroti kegiatan-kegiatan kementerian dan lembaga, khususnya selama persiapan pemilu 2014 agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik para menteri dan pimpinan lembaga yang berasal dari partai-partai politik.
“Ada kecenderungan menteri sibuk melakukan kunjungan ke daerah-daerah, bukan untuk menjalankan fungsi kementerian, melainkan mengejar target parpolnya,” kata Ari. (ant/beth)
