JAKARTA – Loyalitas kader partai politik (parpol) terhadap partai tempatnya bernaung ternyata sangat rendah. Indikasinya terlihat dari maraknya politisi yang “lompat pagar” dengan menjadi calon anggota legislatif (caleg) partai lain. Kondisi ini terjadi karena parpol tidak membekali kadernya dengan pendidikan politik. “Saya melihat, parpol dan kader parpol sama-sama tak memiliki loyalitas dan lebih mementingkan kepentingan politik sempit,” ujar pengamat politik John Palinggi di Jakarta, Rabu (2/1).
Menurutnya, perpindahan politikus dari satu partai politik ke partai politik lainnya merupakan cerminan kegagalan partai membangun loyalitas kader dan keroposnya ideologi partai. Alhasil, banyak kader parpol yang menjadikan partai sebagai tempat mencari makan dan bukan untuk melayani masyarakat.
Fenomena semacam itu katanya menempatkan partai hanya menjadi alat politik untuk kepentingan pragmatis meraih kekuasaan, sementara komitmen politikus bersangkutan untuk membesarkan partainya diragukan. “Ini memperlihatkan motivasi parpol dan politisi untuk menjadi wakil rakyat bukan mengabdi kepada rakyat, namun semata mengejar kekuasaan,” jelasnya.
Sementara itu, sosiologi Universitas Nasional, Nia Elvina menilai parpol telah gagal mendidik kadernya sehingga dengan mudah mereka pindah partai. Fenomena lompat partai ini kata dia bisa dicegah jika sejak awal, parpol membekali kadernya dengan pendidikan politik. Ini penting agar mereka memahami idelogi partai. Namun sayangnya, pendidikan politik kader ini cenderung diabaikan parpol. “Ideologi apa yang dikembangkan parpol tidak terinternalisasi ke kalangan anggota-anggotanya. Kecenderungan yang ada, parpol hanya mencari simpatisan dan suara saja. Bukan bermuara pada tujuan negara,” katanya di Jakarta, Rabu (2/1).
Dia menambahkan fenomena yang berkembang di antara parpol, berkompetisi untuk mencari simpatisan. “Bukan berkompetisi meyakinkan masyarakat dengan ideologi yang mereka punyai, bahwa hal itu merupakan cara terbaik untuk mencapai tujuan negara,” ungkapnya
Menurut Nia, jika tidak ada kecerdasan politik masyarakat, dikhawatirkan pemimpin yang dipilih nantinya pada 2014 bukanlah pemimpin yang bisa menjawab tantangan sekarang, dan masa depan. “Rakyat kita akan mudah sekali dibodohi oleh janji-janji kamuflase calon-calon presiden, dan sekaligus parpol yang mengusungnya,” katanya.
Dalam situasi semacam itu, jelasnya, rakyat akan mudah terjebak pada pemimpin yang mempunyai latar belakang militer atau pengusaha. “Yang kedua-duanya kurang bisa menjawab tantangan pemimpin masa sekarang dan masa depan kita. Tantangan negara kita sangat kompleks sekali, polarisasi kepemimpinan dunia, komunikasi global yang semakin efektif, kapitalisme yang semakin berjaya, dan kesenjangan dunia yang semakin parah, serta persoalan ekologi,” paparnya
Tentunya hal ini, kata dia tidak mampu diselesaikan oleh pemimpin yang latar belakangnya militer, karena “sense” terhadap permasalahan sosialnya sangat rendah, karena dia hidup dalam habitus instruksi.
Sedangkan pemimpin dengan latar belakang pengusaha, menurut dia merupakan bagian dari kapitalisme, yang watak utamanya menumpuk kekayaan, sehingga konsentrasinya adalah bagaimana memperluas perusahaan yang dia dan keluarganya punyai. “Oleh karena itu, rakyat Indonesia harus cerdas untuk menentukan nasibnya ke depan,” ucapnya
Peran pemerintah dalam kaitan tersebut, jelasnya pemerintah harus memperluas kecerdasan masyarakat dengan jalur meningkatkan kualitas pendidikan. “Masyarakat harus latihan dan terbiasa untuk membela kepentingan umum,” tandasnya
Mengenai isu tentang demokrasi yang sedang berkembang di Indonesia, ia mengatakan inti dari demokrasi adalah kedaulatan rakyat. “Akan tetapi problem yang paling utama di negara kita adalah isu keinsyafan politik rakyat yang masih sangat minim. Fenomena masih tingginya golput pada beberapa pilkada masih sangat tinggi,” tukasnya
Tentunya, sambung Nia, hal ini perlu menjadi perhatian bersama, baik itu pemerintah, masyarakat, dan parpol sendiri. “Yang paling utama adalah tugas parpol kita yang selama ini terabaikan, yakni melakukan pendidikan politik,” pungkasnya.
Koreksi Diri
Secara terpisah, pengamat politik The Indonesian Institute, Hanta Yuda AR menilai perpindahan seperti itu semestinya menjadi kritik penting bagi partai bersangkutan untuk mengoreksi diri. Bagi partai yang ditinggal pergi oleh kadernya, hal itu memperlihatkan rapuhnya proses ideologisasi dan kaderisasi. Parpol yang menampung kader yang menyeberang itu pun mesti berhati-hati dengan cara instan seperti itu karena menghadapi politikus pindahan dengan loyalitas rendah.
Menurut Hanta, fenomena migrasi politikus seperti itu memperlihatkan kerapuhan sistem kaderisasi dan ideologisasi sehingga partai kerap melakukan cara pintas dengan pendekatan kaderisasi instan. “Pola seperti ini sangat cair, kader akan datang dan pergi sesuka hati,” kata Hanta.
Kondisi itu juga merupakan imbas adanya keterputusan antara sistem perekrutan politik dan sistem kaderisasi partai yang seharusnya terlembaga. Padahal, institusionalisasi partai seharusnya merupakan agenda dan peranti penting demokratisasi. (gam/cea)
