BANGKALAN – Perjalanan panjang pulau Madura untuk berubah jadi sebuah propinsi masih panjang. Sandungan berat masih menghadang. Pemekaran wilayah menjadi ganjalan hingga kini. Sebab, tanpa pemekaran wilayah, maka Madura jangan pernah bermimpi untuk menjadi Propinsi. Hal ini diungkapkan Nizar Zahro, Anggota DPRD Jawa Timur dari PBR, kemarin (9/1).
Menurut Nizar syarat menjadi propinsi adalah pulau atau wilayah dengan minimal 5 (lima) Kabupaten. Sedangkan sampai saat ini masih terdapat hanya 4 (empat) Kabupaten di Madura, yaitu Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan. Dari keempat kabupaten yang ada, yang paling mungkin untuk dimekarkan adalah Kabupaten Sumenep, bila cita-cita propinsi madura hendak diujudkan.
Nizar mengatakan Sumenep dianggap kabupaten paling potensial dimekarkan dibandingkan kabupaten lainnya di Madura, karena Sumenep memiliki luas daratan dan lautan paling besar. Sumenep juga memiliki ribuan Kepulauan yang tersebar hingga hampir ke wilayah Kalimantan.
Sebenarnya menurut Nizar, ganjalan maduras menjadi propinsi bukan hanya pemekaran kabupaten, tetapi juga ada hal lain, yaitu persoalan APBD gabungan keempat kabupaten di Madura masih rendah. “Disamping itu APBD ke-empat Kabupaten (Sumenep, Pamekasan, Sampang dan Bangkalan) bila ditotal hanya sekitar 4,5 triliun rupiah saja,” ujarnya.
APBD dibawah 5 triliun ini tidak cukup untuk anggaran wilayah Propinsi. Untuk mengatasi persoalan rendahnya APBD ini, yang harus dilakukan adalah optimalisasi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam upaya percepatan peningkatan income per kapita penduduk serta Pendapatan Asli Daerah.
Nizar melihat pertumbuhan kualitas SDM dan SDA Madura saat ini masih terseok-seok. Itu terlihat dari tolokukur sektor ekonomi. “Secara ekonomi, indeks pembangunan manusia (IPM), pendapatan domestik regional bruto (PDRD,) dan political will pemerintah masih tetap sama seperti dulu,” katanya.
Tidak ada progress signifikan. Masalah ini harus diakselerasi sehingga percepatan pembangunan seluruh aspek bisa dipercepat untuk kesiapan Madura menjadi Propinsi.
Caranya adalah dengan meminimalisir disparitas pembangunan desa dan kota, political will yang integral, sistemik, dan komprehensif. IPM Madura masih di bawah rata-rata IPM Jawa Timur, jelasnya. Jadi percepatan pembangunan dan industrialisasi wilayah Suramadu yang meliputi kawasan Bangkalan serta tiga Kabupaten lainnya merupakan solusi terbaik.
Persoalannya sekarang adalah adanya semacam ketidakrelaan Pemerintah Pusat untuk melepaskan sebagian kewenangannya kepada Pemerintah Propinsi, Pemkot, maupun Pemkab Bangkalan sendiri. “Nah, hal inilah yang harus dibicarakan bersama antara pihak-pihak terkait dengan win-win solution terbaik,” pungkasnya. (dit/rah)
