SUMENEP – Pendapatan asli daerah dari sektor parkir berlangganan pada tahun 2012 melampau target. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) sebagai pengelola parkir hanya ditarget Rp. 1,4 miliar oleh Pemkab, sedangkan pendapatan yang diperoleh mencapai Rp. 1,7 miliar.
Kepala Dishubkominfo Kabupaten sumenep, Heri kuncoro optimis, tahun ini pendapatan daerah dari sektor parkir lebih meningkat lagi.
“Kami akan terus berupaya meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor parkir. Dan kami yakin target akan tercapai, meskipun nantinya besarannya dinaikkan, karena jumlah kendaraan bermotor semakin banyak di sumenep,” ujarnya, kemarin (17/1).
Untuk tahun ini pihaknya mengaku belum tahu besarannya berapa karena peresmian APBD tahun 2013 belum selesai.
Ke depan, Dishubkominfo akan meningkatkan kapasitas juru parkir melalui pelatihan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengendara yang berlangganan parkir.
“Dengan diadakannya pelatihan ini, para juru parkir akan mengetahui kode etik dan memberikan kenyamanan kepada pemilik motor/mobil,” terangnya.
Motor Bodong
Sementara Polisi Resort (Polres) Sumenep sepanjang tahun 2012 telah mengamankan 107 kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak dan 112 motor bodong. Kendaraan bermotor tersebut kebanyakan berasal dari daerah kepulauan.
Maraknya sepeda motor bodong ditengarai karena masyarakat salah persepsi terkait kepemilikan kendaraan. Menurut Kapolres Sumenep AKBP Marjoko, banyak masyarakat yang masih menganggap STNK merupakan bukti kepemilikan. “Bukan STNK, tapi BPKB,” jelasnya (17/1).
Saat ini Polres dengan Pengadilan Negeri Sumenep tengah membicarakan penanganan sepeda motor bodong yang telah dirazia dan dimankan. “Apa hasil razia itu dimusnahkan atau dilelang untuk azas manfaatnya, kami masih membicarakan dengan beberapa pihak,” ujar Marjoko.
Untuk mencegah masyarakat enggan membayar pajak, selain meningkatkan operasi dan razia, pihaknya membuka samsat di kepulauan yang menjadi tempat sepeda motor bodong.
“Kebanyakan pemilik sepeda enggan membayar pajak dari kepulauan, makanya sekarang ada samsat kepulauan,” katanya. (fay/mk)
