SUMENEP – Distribusi Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) mulai tahun ini tidak lagi melalui PT Askes. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Sumenep E. Shinta W. Oetomo menuturkan, Pemerintah Kabupaten Sumenep menunjuk Dinkes sebagai distributor untuk mempermudah warga miskin mendapatkan akses pengobatan melalui kartu jamkesmas.
Distribusi kartu jamkesmas melalui aparat desa yang dilakukan PT. Askes dinilai kurang efektif. Sistem tersebut menyebabkan warga miskin kesulitan mendapatkan pengobatan gratis.
Pendistribusian kartu jamkesmas yang dilakukan Dinkes melibatkan Puskesmas, aparatur pemerintah ditingkat kecamatan, dan tokoh masyarakat. “Kami menganggap cara itu akan lebih efektif dan maksimal dalam mendistribusikan kartu jamkesmas, karena terstruktur dengan baik,” puji Shinta, kemarin (17/1).
Selain itu, pendistribusian jamkesmas melalui PT. Askes ditemukan tidak tepat sasaran.
Penelitian Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdan) NU Sumenep di Desa Jadung Kecamatan Dungkek dan Desa Gedungan Kecamatan Batuan Sumenep pada 22-23 Mei 2012 menemukan distribusi jamkesmas tidak tepat sasaran.
Lakpesdam menemukan 10 ketidaktepatan distribusi kartu jamkesmas dalam auditnya, salah satunya peserta dipungut biaya saat berobat, dan aparat kepolisian dan keluarganya tercatat dalam kepesertaan jamkesmas.
Jumlah penerima kartu jamkesmas pada tahun ini yang tercatat di Dinkes Sumenep sebanyak 512,428 rumah tangga. “Dan pasti ada peningkatan jumlah penerima kartu jamkesmas susulan,” katanya. (fay/mk)
