JAKARTA-Langkah sejumlah partai politik (parpol) yang memberikan bantuan dengan cara mendirikan posko banjir dinilai sebagai cara berpolitik yang tidak etis. Pasalnya, mereka memberi bantuan dengan niat yang tidak tulus. “Memakai bendera partai dan atribut partai untuk menyalurkan bantuan pada korban banjir adalah tindakan yang tidak didasari ketulusan,” kata pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit di Jakarta, Selasa (22/1).
Menurut dia, pendirian posko di tempat-tempat yang terkena musibah banjir adalah tindakan yang tidak terpuji dalam memberikan bantuan.”Ini merupakan sikap yang lebih memanfaatkan penderitaan orang lain daripada berniat untuk memberikan bantuan. Ketidakjujuran diperlihatkan dalam memberikan bantuan dengan menggunakan atribut parpol,” ujarnya.
Lebih jauh kata Arbi, politik seperti ini mendorong cara-cara korupsi yang lebih dashsyat. “Kalau politik seperti itu tetap dijalankan itulah akan menjadi ‘benih-benih’ korupsi. Mengeksploitasi kesempatan dari penderitaan warga yang tertimpa bencana,” tambahnya.
Sementara itu, Pengamat politik dari Universitas Indonesia Ari Junaedi juga mengatakan anggaran bantuan sosial (bansos) di kementerian cenderung rawan disalahgunakan untuk kampanye partai politik melalui penyaluran bantuan kepada korban banjir. “Dalam situasi banjir sekarang ini rawan terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh menteri-menteri yang menjabat sebagai ketua umum atau politikus dari parpol. Bisa saja mereka menyalurkan bantuan kementerian untuk korban banjir melalui partainya,” ungkapnya.
Lebih jauh Ari menilai kampanye partai-partai politik melalui pemberian bantuan kepada korban banjir sebagai upaya yang cukup efektif untuk menarik simpati masyarakat. “Saya pikir bentuk kampanye parpol dengan menolong para korban banjir cukup efektif untuk pencitraan politik dan menarik simpati publik, apalagi saat ini masyarakat memang membutuhkan bantuan,” tambahnya.
Ari menambahkan bantuan tersebut dapat mempengaruhi psikologi masyarakat yang merasa tertolong sehingga timbul rasa simpati terhadap parpol yang memberi bantuan.
Dia berpendapat cara kampanye melalui bantuan banjir tersebut dapat dimanfaatkan oleh parpol-parpol untuk menyampaikan program-programnya. “Apapun motif partai, bantuan itu sedikit banyak akan berpengaruh pada masyarakat. Selain itu, masing-masing partai yang telah mendapat nomor urut peserta pemilu juga bisa mulai menyosialisasikan nomor partai untuk pemilu nanti,” jelasnya.
Sebelumnya, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) memproyeksikan bahwa akan banyak kasus manipulasi anggaran sebagai potensi kerawanan penyimpangan (korupsi) pada 2013. “Tahun 2013 kita akan menghadapi praktik manipulasi anggaran untuk persiapan pemenangan pemilu, khususnya oleh kementerian dan lembaga yang diduduki oleh partai-partai politik,” kata Sekretaris Jenderal Sekretariat Nasional Fitra Yuna Farhan. (cea)
