JAKARTA – Perombakan kabinet (reshufle) harus menjadi salah satu solusi guna menstabilkan situasi politik menjelang Pemilu 2014. Hal ini menjadi sangat penting, mengingat menteri menjadi garda terdepan pemerintahan. “Pada prinsipnya, perombakan ini harus dilakukan karena kabinet sebagai tombak pemerintahan yang menempatkan menteri-menteri sebagai eksekutornya,” kata Pengamat politik, Yunarto Wijaya di Jakarta,Kamis, (3/1).
Direktur eksekutif Charta Politika ini menambahkan perombakan juga bisa dimaknai sebagai alat evaluasi untuk mengembalikan kinerja kabinet menjelang masa habis jabatan dalam dua tahun terakhir. “Selama ini keputusan-keputusan yang dihasilkan cenderung lebih mengarah ke ranah politik dibanding ke kabinet. Di sini lah harusnya dilakukan perbaikan,” tambahnya.
Menurut Yunarto, perombakan kabinet tidak akan menimbulkan risiko yang dapat menyebabkan kegaduhan politik. “Jika kabinet yang sekarang justru menjadi beban seperti ‘duri dalam daging’, lalu untuk apa? Tugas kabinet bukan sebagai beban, tapi sebagai katalisator pemerintahan,” tukasnya.
Zamun, dia mengaku pesimistis Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan merombak kabinet dalam dua tahun terakhir masa pemerintahannya. “Dalam menggunakan hak prerogatifnya, presiden cenderung behati-hati. Namun, ini momentum penting untuk mengganti menteri-menteri yang tidak mumpuni,” ujarnya.
Ditempat terpisah, Pakar Hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin mengatakan tahun 2013 diakui semua pihak dari kalangan politik sebagai tahun politik. Karena itu Presiden SBY harus berani merombak seluruh jajaran kabinet yang berasal dari partai politik. “Saya melihat ada potensi ancaman buat pemerintahan SBY yaitu ketika menteri-menteri di kabinet yang berasal dari partai politik melakukan pengembosan pada pemerintahan SBY. Oleh karena itu sebagai antisipasi hal itu maka SBY harus morombak jajaran kabinetnya yang berasal dari partai politik,” ujar Irman kepada wartawan di Jakarta, Kamis (3/1).
Padahal, kata Dosen Universitas Indonusa Esa Unggul ini, kesibukan dan kepentingan partai politik tidak boleh mengganggu jalannya roda pemerintahan. Oleh karena itu sebagai antisipasi hal itu maka SBY harus morombak jajaran kabinetnya yang berasal dari partai politik. ”Negara bisa kacau karenanya jika parpol saling sikat,” tambahnya.
Berpolitik dalam pemerintahan tentu jauh lebih berbahaya ketimbang di luar pemerintahan. Oleh karena itu semua potensi harus demi dieliminasi kehidupan bernegara. “Partai politik tentunya semua ingin memenangkan pemilu bagaimanapun caranya termasuk saling sikat dan sikut,” tegasnya.
Sementara itu, Sekjen Golkar Idrus Marham menyerahkan sepenuhnya masalah reshufle kabinet kepada presiden. “Menyerahkan sepenuhnya pada Presiden,” tegasnya.
Menurut Idrus, Partai Golkar tidak pernah mengusulkan secara resmi pengisi kekosongan kursi Menpora. Karena itu menanggapi isu pergeseran Menteri PDT Helmy Faishal Zaini ke Menpora pun Golkar tak keberatan, kalau memang itu keputusan final SBY. “Karena beliau yang memiliki hak prerogatif sesuai UUD,” jelas Idrus. Velix Vernando Wanggai, Staf Khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah
diisukan akan masuk kabinet dan menduduki kursi Menteri PDT. PD memandang Velix pantas menduduki kursi Menpora. Helmy Faishal disebut-sebut sudah setuju digeser ke kursi Menpora.”Yang saya ketahui, Bapak Presiden dalam waktu dekat akan memilih secara definitif menpora menggantikan Pak Andi Mallarangeng,” kata Jubir Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, di Bina Graha, Jakarta, Rabu (2/1). (cea)
