SUMENEP – Pemerintah Kabupaten Sumenep punya cara tersendiri untuk memastikan abdi negara dilingkungannya apakah pernah terlibat mengonsumsi narkoba atau tidak. Untuk memastikan hal tersebut, pejabat dari kelurahan hingga kepala bidang satuan kerja perangkat daerah diundang untuk di tes urine.
Namun, undangan yang diterima kepala desa agenda acaranya sosialisasi bantuan. Sontak hadirian yang diundang semangat untuk datang guna menyimak sosialisasi bantuan yang akan disampaikan Bupati Sumenep di Graha Arya Wiraraja lantai II, kemarin (28/1).
Pukul 8:30 sebagian undangan mulai berdatangan untuk menyimak sosialisasi bantuan dan berharap lembaganya mendapat bantuan. Hadirin baru merasa kebakaran jenggot setelah ada pengumuman peserta tidak boleh keluar dan satu persatu undangan di tes urine.
Sejak pagi petugas dari Mapolres Sumenep berjaga-jaga. Setiap undangan tidak lepas dari pantauan aparat kepolisian. Penjagaan ketat tak hanya dilakukan di rung undangan menjalani tes urine, tapi sampai pintu masuk kamar mandi.
Imam Idhafi salah satu hadirin yang diundang menghadiri sosialisasi bantuan mengaku kaget setelah undangan dilakukan tes urin, meski dirinya yakin hasilnya akan negatif karena tidak pernah mengonsumsi barang terlarang tersebut.
“Sebenarnya kami disini diundang untuk menghadiri sosialisasi bantuan, tapi ternyata malah (di) tes urine. Namun, saya optimis negatif karena memang tidak mengggunakan narkoba,” kata kepala Desa Parsanga itu sambil menunggu giliran di tes, kemarin (28/1).
Sekalipun hanya 60 orang yang hadir dari 102 surat undangan yang disebar, tes urine secara dadakan tersebut efektif sehingga tidak ada satu pun pegawai yang bisa mengelabuhi untuk di tes.
“Untuk yang tidak hadir akan kami panggil lagi, namun waktunya kami rahasiakan. Pokoknya semuanya akan di tes urine,” tegas Asisten Administrasi Umum Pemkab Sumenep Edi Sutrisno.
Dari 60 pejabat yang diundang, semuanya dinyatakan negatif mengonsumsi narkoba. ”Alhamdulillah, dari sekian pejabat yang telah dilakukan tes urine tidak satupun yang dinyatakan positif, semuanya nihil,” terangnya.
Pada tes yang akan dilaksanakan kemudian hari, jika ada pejabat yang terbukti mengonsumsi barang haram tersebut, Pemkan akan memberikan sanksi tegas kepada pejabat yang bersangkutan.
“Sebab, para pejabat dan pemimpin tertinggi hingga di bagian terkecil pemerintahan harus bersih dari narkoba,” jelasnya. (rif/sai/mk)
