Surabaya (Koran Madura) – Angka kemiskinan di Jawa Timur masih relatif tinggi. Sampai periode semester akhir tahun 2011 angka kemiskinan di Jawa Timur mencapai 14,23 persen atau sebesar 5.356.210 dari jumlah penduduk Jawa Timur yang mencapai 20 juta jiwa lebih. Meski demikian, pada tahun 2012 angka kemiskinan tersebut mengalami penurunan dibanding tahun lalu yang mencapai 5.070.980 atau 16,68 persen.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan, Badan Perencanaan Pembanguan Daerah Provinsi Jawa Timur, Ir Sahid Haksono kemarin (12/2) mengatakan, masih tingginya angka kemiskinan di Jawa Timur dibanding nasional menunjukan bahwa kemiskinan harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, permasalahan kemiskinan merupakan tantangan utama pembangunan Jatim dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. “Adanya penurunan tingkat kemiskinan di Jatim selama tiga tahun terakhir secara gradual, mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Sahid Haksono menjelaskan penyebab masih tingginya angka kemiskinan, di antaranya kurangnya sinergi program pengentasan kemiskinan antar level pemerintahan (pusat, provinsi, kab/kota), kultur masyarakat, rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan serta kendala geografis, serta masih terbatasnya infrastruktur ekonomi dan sosial di pedesaan. “Oleh sebab itu penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh tidak hanya dirancang dan dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga harus dilakukan di tingkat daerah. Keberhasilan penanggulangan kemiskinan dapat dilihat dari angka penduduk miskin,”jelasnya.
Sementara itu tahun 2013, pemprov Jatim menargetkan pada bulan depan, angka kemiskinan Jatim mengalami penurunan sebesar 1,4 persen dari semula 13 persen menjadi 12,6 persen. Salah satu upaya penurunan tersebut yakni melalui sejumlah program langsung memberikan manfaat bagi masyarakat miskin khususnya di pedesaan, yakni Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan.
Program ini menyiakan fasilitas pemberdayaan masyarakat/ kelembagaan lokal, pendampingan pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung. Besaran dana BLM yang dialokasikan sebesar Rp 750 juta sampai Rp 3 miliar per kecematan, tergantung jumlah penduduk.
Ditempat terpisah, Anggota Komisi E DPRD Jatim, Ahmad Jabir mengatakan, Jatim tidak harus bangga atas hal itu. Sebab faktanya, secara nasional angka penduduk miskin Jatim memang sangat besar. Maka wajar kalau pengaruh penurunnya terhadap angka penduduk miskin nasional sangat signifikan.
“Kalau kita lihat dari penurunan penduduk miskin per propinsi Jawa Timur sendiri, kan 5,32 persen dari total 5.356.210 penduduk miskin pada bulan Maret 2011,’’ tegasnya.
Kerena itu, menurutnya, kinerja pengentasan kemiskinan perlu dievaluasi dan re-desain. Jangan sampai penurunan angka kemiskinan lebih banyak karena pekerjaan orang lain yang tidak bersumber dari APBD. “Ribuan rumah tangga miskin sasaran di berbagai sektor untuk program pengentasan kemiskinan belum banyak yang tegarap’’, pungkasnya. (ara)
