JAKARTA-Langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengendalikan secara langsung Partai Demokrat dinilai akan menjadi bumerang dan merugikan partai itu sendiri. Alih-alih menyelamatkan partai, tindakan tersebut akan membuat elektabilitas (tingkat keterpilihan) Partai Demokrat semakin merosot menjelang pemilu 2014.
Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Indobarometer, M Qodari di Jakarta, Senin (11/2). Menurutnya, pengambilalihan itu akan membuat konsentrasi SBY terpecah antara mengurus partai dan negara. Malahan, bukan tidak mungkin, SBY lebih banyak mengurus partainya daripada negara. Apalagi SBY tidak memberi batas waktu pengambilalihan partai ini, sementara pemilihan umum tinggal satu satu tahun lagi. “Implikasinya, kepuasan publik terhadap SBY akan turun,” tegasnya.
Langkah itu menjadi kontraproduktif dengan kebijakan SBY yang meminta anggota Kabinet Indonesia Bersatu II agar fokus menyelesaikan pekerjaan di pemerintahan daripada partai politik. Sementara pada saat bersamaan, Presiden sendiri terbagi perhatiannya antara menjalankan tugas kenegaraan dan tugas partai. “Sebelumnya Pak SBY bilang fokus ke pemerintahan. Tapi dengan mengambil alih kendali Partai Demokrat, maka hal ini menjadi contoh buruk bagi menteri-menteri kabinet yang berasal dari partai. Sebab dengan memimpin langsung pembenahan partai, tentu akan ada banyak pekerjaan yang menyita konsentrasi Pak SBY sendiri,” imbuhnya.
Senada dengan itu, Wakil Ketua MPR Hajriyanto Thohari juga menilai, langkah SBY mengambil alih kendali Partai Demokrat memperlihatkan sikapnya yang tidak konsisten. Sebab dia sudah meminta para menteri untuk tidak sibuk mengurusi partai masing-masing pada tahun politik ini. “Ya, cuma itu saja permasalahannya,” ungkapnya.
Menurut Ketua DPP Golkar ini, para menteri dari partai politik akan ramai-ramai mengikuti langkah SBY ini. Mereka akan lebih mengutamakan kerja partai daripada melaksanakan tugas negara. “Sikap SBY ini tentu saja meringankan beban para menteri dari parpol. Mereka tidak mengalami beban dalam mengurusi parpolnya masing-masing,” terangnya.
Pengamat politik dari Charta Politika, Arya Fernandez menilai, posisi Anas sebagai ketua umum Partai Demokrat telah dilumpuhkan dengan ditandatanganinya pakta integritas tersebut. “Pasca-pidato SBY posisi Anas sudah dilemahkan. Secara politik Anas sudah dilumpuhkan, meski ada suara-suara yang kritis terhadap Majelis Tinggi, suaranya tidak akan terdengar garing. Karena keputusan majelis tinggi itu putusan secara politik sudah kuat dan lengkap,” katanya.
Dia juga menilai, Anas juga terancam akan kehilangan para loyalisnya di DPD dan DPC. Sebab, mereka akan berpikir secara pragmatis untuk mengamankan posisi masing-masing.
“Mereka akan pragmatis, karena mereka takut dipecat, apalagi putusan itu memiliki kekuatan untuk memecat kader yang tidak sesuai dengan keputusan Majelis Tinggi. Jadi potensi mereka nyeberang ke faksi Majelis Tinggi cukup tinggi,” katanya.
Sementara soal ketidakhadiran Anas di Cikeas saat penandatanganan pakta integritas, dia menilai hal itu sebagai bentuk perlawanan Anas kepada SBY. “Anas tidak datang menunjukkan sinyal ketidaksetujuan Anas,” katanya.
Menurutnya, saat ini nasib Anas tergantung kepada KPK. Jika komisi anti-korupsi itu menetapkan Anas sebagai tersangka korupsi, maka Anas akan selesai di Demokrat. Namun, jika akhirnya KPK tak menetapkan Anas sebagai tersangka, maka Anas akan bisa menuntut posisinya dikembalikan oleh SBY. “Dan para loyalisnya pastinya tak akan ragu tanpa takut dipecat untuk membela Anas,” katanya.
Tata Kader
Sementara Ketua DPR yang juga anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Marzuki Alie mengaku partainya sedang menata dan melakukan pembersihan internal yang dipimpin langsung oleh SBY. Langkah ini harus dilakukan bersama-sama dan tidak mungkin diserahkan hanya ke Anas Urbaningrum. “Mungkin ada unsur ewuh pakewuh (kurang enak) dan sebagainya. Dengan bersama-sama, keputusan itu seolah menjadi keputusan kolegial,” katanya
Dia berpendapat, langkah SBY ini jutru menjadi salah satu senjata yang kuat bagi Ketua Umum Anas Urbaningrum dalam melakukan langkah pembersihan guna mempercepat pemulihan partai yang sedang limbung ini. Ini adalah langkah untuk upaya meyakinkan publik bahwa Partai Demokrat konsisten memberantas korupsi. Karena itu para penyelenggara negara baik yang duduk di eksekutif maupun di legislatif, baik di pusat maupun di daerah, menandatangani pakta integritas yang ditandatangani para pimpinan daerah di Cikeas, Minggu (10/2) malam. “Artinya, kalau ada seorang kader terlibat kasus korupsi dan dijadikan tersangka, maka otomatis harus mengundurkan diri atau bersedia dimundurkan,” pungkasnya.
Senada dengan Marzuki, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana, mengatakan, pengambilalihan kendali Partai Demokrat tidak bertujuan untuk menghabisi karier politik Anas di Partai Demokrat melainkan diambil sementara waktu agar Anas bisa fokus dalam menyelesaikan permasalahan yang sekarang ini sedang menimpa dirinya. Apalagi, Anas merupakan salah satu kader terbaik yang dimiliki Partai Demokrat. Bahkan, Sutan meminta kepada semua pihak untuk tidak melakukan adu domba antara SBY dengan Anas. Sebab, keduanya adalah satu, yakni di Partai Demokrat. “Biar mas Anas Fokus mengurusi masalah pribadinya dulu. Anas tidak seperti yang diberitakan, akan dihabisi. Ini kan sedang ditata. Biar bagaimanapun Anas tetap kader terbaik kami (Demokrat). Kalau bukan kader terbaik tidak mungkin Anas jadi Ketum Partai Demokrat. Lain itu, kalau bisa jangan disebut-sebutlah ada kelompok pro Anas dan pro SBY.Adanya fraksi Demokrat,” ujarnya.
Sutan juga berujar bahwa Anas sendiri tidak mempermasalahkan adanya pengambilalihan kendali Partai Demokrat oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat. Diyakini, Anas tidak akan melawan keputusan tersebut. Bahkan, Sutan merasa yakin Anas akan mendukung keputusan tersebut dan akan menghimbau kepada seluruh kader untuk tetap kompak dan patuh dalam arahan SBY guna menyelamatkan partai yang sekarang ini sedang gunjang-ganjing. “Anas tidak melawan. Ini bagian dari ikhtiar Partai Demokrat agar bisa lebih baik lagi kedepannya. Apalagi, langkah ini ditempuh oleh Partai Demokrat untuk menyelamatkan partai dan untuk memenangkan Pemilihan Umum pada 2014 mendatang”, pungkas Sutan (gam/abd/cea)
