SUMENEP – Sedikitnya 18 Pengurus Anak Cabang (PAC) Partai Demokrat Sumenep bersama para kader mendatangi Kantor DPC Partai Demokrat setempat di Jl. Trunojoyo, Selasa (19/2). Mereka menuntut Ketua DPD Partai Demokrat setempat Joni Tunaidi mundur dari jabatannya karena dinilai melanggar kode etik partai dan tidak memperhatikan kader.
Dengan membawa poster bertuliskan kecaman terhadap Ketua DPC Partai Demokrat Sumenep Joni Tunaidi, para demonstran yang memulai aksinya dengan jalan kaki dari depan Taman Adipura Sumenep, berorasi secara bergantian hingga sampai di depan Kantor DPC Partai Demokrat setempat.
Salah satu poster kecaman bertuliskan: “Joni Makelar Pokmas dan P2IP”, “Partai Demokrat bukan Warisan Nenek Moyang”, “SBY Yes, Anas Yes, Joni Mundur”, dan “Pak De Karwo=Oke, Pak Iskandar= Yes, Joni=Penghianat”.
Korlap aksi Forum Penyelamat Partai Demokrat sekaligus Ketua PAC Partai Demokrat Kecamatan Kalianget Sarkawi mengatakan, selama ini pengurus DPC Partai Demokrat Sumenep tidak pernah melaksanakan konsolidasi dengan PAC dan kantornya hanya dijadikan tempat transaksi proyek oleh ketua.
“Partai Demokrat ini adalah partai besar. Namun, kenapa sejak ketua dilantik, tidak pernah ada konsolidasi dengan PAC. Bahkan, kantornya hanya dijadikan tempat transaksi proyek,” kata Sarkawi, Selasa (19/2).
Dia menduga, Ketua DPC Partai Demokrat Sumenep Joni Tunaidi menyalahgunakan wewenang untuk meraup keuntungan pribadi. “Joni hanya mencari makan melalui partai. Partai hanya dijadikan jembatan sebagai alat pemuas oleh Ketua dan antek-anteknya. Makanya, kami menuntut Ketua DPC Partai Demokrat Sumenep mundur dari jabatannya,” teriaknya.
Joni juga diduga telah melanggar kode etik partai karena selama satu tahun tidak pernah melakukan konsolidasi partai sebagaimana anamat AD/ART Pasal 105. Padahal, katanya, sumpah sewaktu Muscab, bertekad untuk memperbaiki dan membesarkan partai tersebut. “Selama satu tahun ini, tidak ada kerja-kerja politik yang berhubungan dengan partai, apakah itu bentuknya pembinaan maupun penguatan kader?” teriaknya dengan nada tanya.
Keuangan partai juga diduga menyalahi kode etik Pasal 6, karena selama ini tidak ada transparansi yang jelas.
Dukungan mundur terhadap Joni Tunaidi juga dibuktikan dengan tanda tangan dari 18 PAC. Mereka mengaku tidak mau dipimpin oleh ketua yang seenaknya sendiri, tidak pernah memikirkan kader yang selama ini mendukung besarnya Partai Demokrat di Sumenep.
“Tanpa kami, Partai Demokrat di Sumenep tidak akan hidup, tapi kenyataannya, kami malah dihianati. Lebih baik Ketua mundur dari jabatannya, karena jika tidak mundur partai Demokrat di Sumenep ini akan hancur dan kami tidak menginginkan hal itu,” pintanya.
Aksi semakin memanas ketika para demonstan hendak menyegel kantor Partai Demokrat Sumenep tapi dihalangi oleh Ketua Badan Pengawas Partai Demokrat, Imam Hidayat. Mereka menemui demonstran dan mengajak dialog di dalam kantor.
“Mari kita bicarakan bersama di dalam. Kita dialog dengan kepala dingin dan semua aspirasi PAC Partai Demokrat akan kami tampung dan dalam waktu yang tidak lama kami rapatkan dengan pengurus lainnya,” ajak Imam.
Namun, rayuan Ketua Badan Pengawas itu tidak mampu meredam emosi massa. Meski massa gagal menyegel, tapi mereka tetap tidak mau berdialog. Mereka memilih membubarkan diri. Namun, sebelum bubar, mereka mengancam akan kembali menggelar aksi lagi dengan membawa kader yang lebih banyak lagi.
Menanggapi mengunduran Joni Tunaidi, Ketua Dewan Pengawas Partai Demokrat, Imam Hidayat menjelaskan bahwa proses permintaan penurunan Ketua DPC Partai Demokrat Sumenep tidak bisa tergesa-gesa, harus melalui prosedur dan tahapan yang jelas. Dalam mengarasi masalah internal tersebut, Imam Hidayat mengaku akan bersikap adil dan berdiri di tengah-tengah untuk memberikan masukan kepada Ketua DPC perihal tuntutan kader.
Sampai berita ini diturunkan, Koran Madura belum bisa mengkonfirmasi Ketua DPD Partai Demokrat Sumenep Joni Tunaidi karena sedang di Jakarta. Saat dihubungi melalui telepon selulernya tidak direspon. (rif/atink/sai/mk)
