PAMEKASAN : Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pamekasan, Madura, membantah telah menerima suap terkait pengangkatan jabatan Kepala Kemenag Normaludin, seperti yang ditudingkan sebagian kelompok masyarakat di wilayah itu. “Kami tidak tahu sama sekali tentang hal itu, dan PPP tidak ada hubungan dan tidak memiliki peran apapun dengan jabatan seseorang,” kata Wakil Ketua DPC PPP Pamekasan Halili, Jumat (15-2).
Ia menegaskan hal ini mengklarifikasi rumor yang berkembang di kalangan masyarakat dan ulama Pamekasan yang menyebutkan bahwa Normaludin menduduki jabatan Kepala Kemenag berkat dukungan PPP. Tidak hanya itu, Kepala Kemenag Pamekasan ini juga diisukan masyarakat di wilayah itu telah menyuap hingga ratusan juta rupiah melalui PPP, sehingga ia mampu bertahan menjadi kepala Kemenag Pamekasan meski sudah berulang kali diduga melanggar kode etik pejabat. Antara lain melakukan pungutan liar kepada para guru dan melakukan pemotongan gaji pegawai di lingkungan Kemenag Pamekasan dengan alasan untuk memperingati Hari Amal Bhakti (HAB). Serta, penarikan sumbangan sebesar Rp500.000 kepada guru yang lulus program sertifikasi.
Terakhir, Normaludin terjerat kasus ancaman pembunuhan terhadap wartawan Harian Radar Madura Sukma Umbara Tirta Firdaus hingga akhirnya harus berurusan dengan polisi dan hingga kini proses hukumnya masih berlanjut. Wakil Ketua DPC PPP Halili menyatakan, Normaludin selama ini memang dikenal dekat dengan beberapa fungsionaris partai berlambang kabah tersebut, namun
bukan berarti dukungan terhadap Normaludin secara kelembagaan. Ant/U-4
