SIDOARJO (KORAN MADURA) – Pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo terus menuai pro dan kontra internal. Pasalnya, sebagian anggota Dewan menilai pembangunan gedung utama DPRD Sidoarjo menjadi priorotas ketimbang wacana pengalih fungsian rumah dinas (rumdin) menjadi gedung tiga alat kelengkapan mereka. Seperti yang diakui oleh anggota komisi C DPRD Sidoarjo, H.Sulkan Wariono.
Menurut Sulkan, panggilan akrabnya, perbaikan gedung utama (paripurna) DPRD Sidoarjo harus menjadi prioritas utama saat ini sesuai anggaran yang telah ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2013 ini. Pasalnya, gedung utama DPRD Sidoarjo kondisinya saat ini dinilai sudah mengkhawatirkan. Sehingga, audit pembangunan utama DPRD Sidoarjo harus yang segera dilakukan oleh dinas PU Cipta Karya ketimbang alih fungsi rumdin pimpinan dewan untuk ruang tiga alat kelengkapan.
“Audit bangunan DPRD Sidoarjo harus menjadi prioritas utama, karena kondisi bangunan paripurna sudah berusia 38 tahun,” ujar Sulkan, Kamis (7/2).
Alasan ini menurut Sulkan di dasari oleh kondisi gedung paripurna yang sudah kuno lantaran dibangun pada 1975. Sehingga, saat ini kondisi konstruksinya sudah kurang layak.
“Apalagi setiap rapat paripurna yang digelar lantai II, ratusan orang dipastikan hadir memenuhi ruang rapat ini. Kalau sampai gedung itu dipakai kegiatan kemudian ambruk kan bahaya sekali,” terangnya.
Sedangkan untuk alih fungsi rumdin, menurutnya masih bisa ditunda karena kebutuhannya belum begitu mendesak.
Selain meminta prioritas pembangunan gedung utama DPRD Sidoarjo, Sulkan juga meminta ada upaya perluasan area parkir di area tengah kawasan gedung DPRD Sidoarjo. Salah satu alternatifnya, dengan merombak gedung perpustakaan dan arsip yang bergandengan dengan ruang fraksi Demokrat menjadi lahan parkir. Sebab, saat ini ruangan tersebut dinilai tidak berfungsi maksimal.
“Kalau area parkirnya semakin luas, maka setiap rapat paripurna undangan tidak kebingungan mencari lokasi parkir yang kapasitasnya saat ini sudah terbatas,” jelas politisi dari FDemokrat ini.
Sementara itu tanggapan berbeda dilontarkan oleh Iswahyudi, anggota komisi A DPRD Sidoarjo, yang juga anggota Banggar. Menurut Iswahyudi, jika dilihat dari konteks kepentingan, maka yang paling urgen dilakukan saat ini adalah pembangunan ruang rapat baru bagi tiga alat kelengkapan. Sebab, saat ini gedung paripurna dewan masih bisa dipakai untuk rapat-rapat. Namun, jika melihat anggaran yang ada, pembangunan baru ruang rapat tiga alat kelengkapan itu lebih tepat ketimbang alih fungsi rumah dinas.
“Pembangunan ruang rapat tiga alat kelengkapan juga sangat penting. Namun jika ingin lebih hemat, pembangunan ruang rapat untuk Banleg, Banmus, dan Banggar lebih hemat daripada alih fungsi rumah dinas,” tegas Iswahyudi, Kamis (7/2). (yun)
