JAKARTA- Data terbaru Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang aliran dana tersangka kasus suap daging sapi, Ahmad Fathanah cukup membuat orang terperangah. Betapa tidak, aliran dana Fathanah ternyata tidak hanya ke 20 perempuan, tetapi mengalir ke 40 perempuan. Selain itu, sejumlah elit PKS juga menerima uang dari Fathanah. “Yang kita temukan ada 40-an lebih ya,” kata Ketua PPATK M Yusuf usai ‘Peluncuran Pedoman Multidoor untuk Pidana Korporasi’ di Hotel Le Meridien, Jl Sudirman, Jakarta, Senin (20/5).
Beberapa waktu lalu, PPPATK melansir aliran dana ke 20 wanita. Namun, tidak disebutkan siapa saja nama wanita yang mendapatkan kiriman uang dari Fathanah.
KPK sudah memeriksa sejumlah perempuan terkait aliran dana Fathanah. Mereka antara lain, Ayu Azhari, Vitalia Shesya, Sefti Sanustika, dan Tri Kurnia Puspita.
Menurut Yusuf, seluruh laporan hasil analisis rekening Ahmad Fathanah telah dikirimkan kepada KPK. Fathanah saat ini terancam kasus dugaan suap impor sapi dan pencucian uang. “Semua hasil LHA Fathanah sudah kami kirim ke KPK,” ujar dia.
Yusuf mengatakan, PPATK sudah lama mencurigai rekening Fathanah. Tetapi, karena baru saat ini ditemui adanya dugaan tindak pidana, data itu akhirnya belum bisa diungkap ke publik. “Kami sudah mencurigai rekening Fathanah sejak lama, tapi karena belum ketemu tindak pidananya kami taruh di database, begitu KPK tangkap kami bongkar saja database-nya,” jelas Yusuf.
Namun ia menolak menjelaskan nama-nama orang yang mendapat atau mengirim dana ke Fathanah. “Kami tidak bisa menyebut satu persatu, undang-undang melarang. “Yang ada itu dari Fathanah ke beberapa oknum,” tambah dia.
Dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Jumat 17 Mei lalu, terungkap rekaman pembicaraan bahwa Fathanah melaporkan fee sebesar Rp 40 miliar kepada Lutfi untuk pengaturan penambahan kuota impor daging sapi PT Indoguna Utama. Namun baik Fathanah maupun Luthfi tidak mengakui commitment fee tersebut dan hanya mengatakan bahwa pernyataan itu tidak serius.
Lebih lanjut dia menjelaskan, pihaknya telah menemukan data aliran dana Ahmad Fathanah ke oknum elite PKS, selain Luthfi Hasan. Bahkan data PPATK itu sudah diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Yang kita temukan individu. Bisa saja ke partai. Dari individu ke partai,” papar dia.
Sayangnya, Yusuf belum bersedia mengungkapkan siapa saja oknum elit PKS yang menerima aliran dana dari Fathanah. Alasannya UU melarangnya menyebut nama. “Yang ada itu dari Fathanah ke beberapa oknum,” imbuh dia.
Sementara itu, Juru Bicara KPK, Johan Budi mengaku belum menemukan adanya aliran dana Ahmad Fathanah ke PKS. KPK, menurut juru bicara KPK Johan Budi masih melakukan pendalaman. “Sampai hari ini KPK belum memperoleh data bahwa ada aliran dana ke partai PKS,” ujarnya
Hanya saja, kata Johan lagi, pengakuan Fathanah di persidangan, terkait sumbangannya ke PKS masih harus dibuktikan secara konkret. Apalagi pengakuan Fathanah itu juga sudah dibantah PKS. “Sampai hari ini KPK belum memperoleh data bahwa ada aliran dana ke partai PKS,” tuturnya
Lebih lanjut Johan menambahkan KPK bergerak berdasarkan bukti dan pengakuan. Misalnya saja dalam pelacakan aliran dana Fathanah ke Vitalia Shesya dan Tri Kurnia Puspita, KPK sebelumnya memperoleh aliran data dana ke perempuan-perempuan itu. “KPK memperoleh data bahwa ada aliran dana kepada yang bersangkutan terakit TPPU AF. Data dari PPATK,” tambah Johan.
Johan juga menjelaskan, bila kemudian hari, ada data dari PPATK soal aliran dana ke partai. “Kalau di UU Tindak Pidana Korupsi ada korporasi atau serikat yang bisa dijerat oleh KPK. Kalau TPPU saya belum mendapatinya di sana. Kalau di Tipikor ada,” paparnya
Ditempat terpisah, Wasekjen PKS Fahri Hamzah membantah partainya telah menargetkan dana kampanye senilai Rp 2 triliun. Apalagi, tugas Presiden PKS tidak mencari pendanaan partai. “Tidak ada hubungan ada fund raising,” tegasnya
Menurut Fahri, pendanaan partai berasal dari kader dan simpatisan. Selama 15 tahun pendanaan partai, PKS juga membuktikan tidak ada yang berasal dari koruptor. “Prinsipnya saku ku adalah uang ku. Tapi, ini pelajaran bagi partai baru juga, agar keuangan partai diatur dengan baik. Harus ada support publik juga,” pungkasnya.
Bubarkan PKS
Sementara itu, pendiri Partai Keadilan yang merupakan embrio PKS Ustaz Mashadi mengusulkan agar partai kader itu harus dibubarkan. Kesalahan yang dilakukan para elite PKS sudah tidak bisa ditolerir lagi. Sangat mungkin kalau KPK menelusuri banyak yang akan kena. Makanya, bubarin saja PKS, jual aset-asetnya lalu dibagikan dan minta maaf kepada seluruh umat. Balik lagi kita ke jalan dakwah,” pintanya.
Menurut Mashadi, ketika PKS masih jadi PK, partai tersebut benar-benar menjadi partai dakwah. Bahkan saat itu semua elitenya masih miskin, termasuk Hilmi Aminuddin yang kini menjadi Ketua Majelis Syuro dan Anis Matta yang kini jadi presiden PKS. “Dulu mereka itu miskin, Anis, Hilmi dulu itu miskin, tetapi sekarang Anis mobilnya mewah, Hilmi punya ‘kerajaan’ di Bandung. Dari mana itu?” ujar Mashadi.
Menurut Mashadi, PK dulu hidup dari patungan para kadernya. Saat itu karena motivasi utamanya adalah dakwah mereka rela menyisihkan uang dan hartanya untuk partai, namun kini di PKS tidak lagi. “Sekarang ini elitenya semakin makmur, sikap rela berkorban pun sudah tidak pernah seperti dulu lagi,” terangnya.. (gam/abd/cea)
