BANGKALAN – Komis D DPRD Bangkalan menilai pemerintah tidak memiliki kebijakan solutif untuk rakyat sebagai dampak dari kenaikan harga BBM. Alih-alih akan menyelamatkan rakyat, rencana penggelontoran BLT (Bantuan Langsung Tunai) dalam bentuk BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) justru hanya akan menjadikan masyarakat memiliki sifat ketergantungan yang sangat tinggi.
“Kebijakan ini justru akan menjadikan rakyat terus terjejali dengan hal-hal instan dan semakin tidak mandiri,” ujar Wakil Ketua Komisi D Humron Maulana.
Hingga saat ini, politisi PKB ini mengaku belum mengetahui dan belum menerima mekanisme penyaluran bantuan terebut. Oleh sebab itu, dirinya menilai bahwa program ini bukanlah program yang tepat, karena hanya sebatas kompensasi dampak kenaikan harga BBM saja dalam bentuk tunai. Pertanyaannya, sampai kapan masyarakat akan dimanjakan dengan program yang sifatnya sementara ini.
“Ini tidak seimbang dampak kenaikan akan terasa seterusnya, sedangkan bantuan hanya sifatnya sementara,” imbunya.
Menurut Humron, pemerintah seharusnya dapat memberikan program yang sifatnya kontinyu dan padat karya sehingga masyarakat dapat lebih terdidik dibanding program BLSM yangg terkesan masyarakat diposisikan sebagai pengemis. Program seperti ini sama sekali tidak memberikan pendidikan terhadap masyarakat luas. Justru menjadikan mereka untuk terus menadahkan tangan mengharap bantuan.
Anggota komisi C lainnya, Imron Rosyadi berharap ada manajemen yang baik dalam pengelolaan BLSM. Sehingga distribusi tepat sasaran karena bantuan ini adalah haknya orang miskin atau mereka yang tidak mampu.
BLSM sebagai dana kompensasi kenaikan BBM, kata politisi Gerindra ini, sebenarnya sangat kecil dibandingkan dengan kenaikan harga kebutuhan pokok akibat naiknya BBM. Oleh karena itu, jangan ditambah lagi dengan buruknya manajemen distribusi BLSM. “Ya, hanya bisa berharap distribusi tepat sasaran, sekalipun ini sangat tidak edukatif,” tandas Imron.
Jumlah Penerima Masih Misterius
Mengenai jumlah penerima dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak tersebut hingga sekarang masih misterius. Sehingga Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Kabupaten Bangkalan tidak bisa dinikmati dalam waktu dekat. Apalagi Kantor Pos Cabang Bangkalan belum mempersiapkan tempat penyaluran dana tersebut.
Saat dikonfirmasi Koran Madura, PT Pos Indonesia Cabang Bangkalan melalui salah satu stafnya, Buhari mengaku belum melakukan sosialisasi pembagian BLSM sampai kini. “Kami belum tahu data resmi siapa saja penerimanya. Karena itu kami belum melakukan sosialisasi atau mempersiapkan tempat pembagiannya hingga sekarang,” kata Buhari di kantornya.
Menurutnya dia tidak diberi pemasrahan mengenai data penerima. Sebab, kepala kantor pos yang dimaksud sedang melakukan rapat dengan kantor Pos wilayah di Surabaya.
Rapat dengan kantor wilayah tersebut juga untuk memantapkan tentang penyaluran BLSM yang dimaksud. “Kemungkinan besok pagi (hari ini), kepala pos ada. Itu pun kalau tidak melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah dalam pembagian BLSM,” terangnya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi melalui Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Bangkalan, Tri Yanto mengaku juga belum mengetahui tentang kejelasan BLSM karena belum ada komunikasi mengenai hal itu.
”Belum ada tindakan apa pun terkait BLSM. Sebab data dan instruksinya belum kami terima. Kami masih menunggu kepastiannya. Yang pasti, saya setuju dengan adanya BLSM tersebut,” ungkapnya sambil terburu-buru keluar dari kantornya. (ori/dn/rah)
