PROBOLINGGO – Ratusan massa sejumlah lembaga sosial masyarakat (LSM) terlibat bentrok dengan polisi di depan pintu masuk sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo, Kamis (20/6).
Bentrok ratusan massa anggota LSM Lira, Garda Lacak, Abdi Bangsa, dan Ormas Pemuda Pancasila (PP) berlangsung hampir satu jam. Kericuhan diawali, saat massa memaksa mendobrak barigade polisi yang berkekuatan satu satuan setingkat kompi (SSK) dari Polres Probolinggo Kota dengan memakai mobil Pick Up yang mengangkut sound syistem.
Gagal dengan upaya itu, massa kemudian merangsek masuk dengan mendorong barikade polisi. Aksi saling dorong akhirnya tak dapat dihindari lagi. Kedua belah pihak nyaris terlibat baku hantam. Massa terus memaksa masuk dan meminta polisi untuk membuka pagar kawat berduri yang menghalangi pintu masuk sekretariat KPU Kota Probolinggo.
Kapolres Probolinggo Kota, AKBP. Tulus Ikhlas Pamuji yang berada di tengah-tengah keributan itu berupaya melakukan negosiasi dengan para pendemo. Akhirnya disepakati sejumlah perwakilan pendemo diijinkan menemui Ketua dan Anggota Komisionaris KPU Kota Probolinggo.
Dalam dialog diruang pertemuan KPU Center, perwakilan massa sempat menyampaikan aspirasinya. Namun tak lama kemudian, Arman Kacung, salah seorang perwakilan pendemo tiba-tiba menggebrak meja Komisioner KPU Kota Probolinggo.
“Kami datang bukan untuk menyampaikan aspirasi, tapi protes pada KPU Kota Probolinggo karena tidak jalankan proses pemilukada. Kerjanya KPU cuma bekerja sendiri,”teriak Arman Kacung.
Tak puas, Arman Kacung, mempermasalahkan soal proses dan tahapan DP4, DPS, DPT tidak sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditetapkan. “Ini rawan konflik, walaupun pendaftaran tidak maksimal dan KPU dirasakan tidak adil. DPS tidak diberikan kepada pihak RT dan RW. Indikasi ada stimulan pencurian suara DP4, selama enam bulan dikerjakan ditemukan adanya pemilih yang mati, dan pindah,”katanya.
Usai menyampaikan aspirasinya, keributan kembali terjadi. Sepuluh orang perwakilan pendemo mengamuk dan menghujat seluruh komisionaris KPU Kota Probolinggo. Polisi kemudian melerai dan mengamankan seorang perwakilan pendemo untuk membawanya keluar ruangan. Seluruh perwakilam pendemo akhirnya menyingkir, namun sejumlah massa masih sempat petugas dari luar pagar halaman.
Perwakilan pengunjuk rasa, mengatakan kehadiran ratusan massa anggota sejumlah LSM dan ormas itu hendak memprotes kinerja KPU Kota Probolinggo yang dianggap tidak transparan. Mereka juga mempertanyakan keberadaan 8000 jiwa yang masuk daftar pemilih sementara (DPS).
Menyikapi hal itu, Ketua KPU Kota Probolinggo, Sukirman WHP, mengungkapkan pihaknya sebenarnya berterima kasih kalau teman-teman LSM mempunyai kontribusi untuk bisa mengawal Pemilukada Kota Probolinggo yang demokratis.
“Harapannya, kalau kontribusi yang positif, misalnya jika ada kesalahan dimana letak kesalahannya. Dan tunjukan selagi bisa dibuktikan, itu harapan kita,”pintanya.
Sukirman, juga menyesalkan apa yang disampaikan oleh demonstran. Nampaknya, kata dia, bukan seperti itu, hanya melontarkan emosi dan lontaran pertanyaaan yang sebetulnya tidak pas untuk di tujukan kepada KPU Kota Probolinggo.
“Kita sudah berjalan sesuai tahapan, dengan regulasi yang ada. Bahkan, tidak ada yang menyimpang dari aturan,”tandas Sukirman WHP.
Kalau kemudian, lanjut Sukirman, yang diangkat soal daftar pemilih tetap (DPT) justru pihak KPU baru menyelesaikan tanggal 15 Juni 2013.”Jadi tidak benar kalau DPT jauh sebelumnya sudah selesai. Belum, tahapan itu akan kita umumkan kepada masyarakat,”terangnya.
Ditanya soal daftar pemilih tetap (DPT) yang ganda, Sukirman WHP, mengaku memang ada indikasi delapan ribu lebih.”Kami punya data, dan delapan ribu DPT yang akan kami selesaikan. Sekali lagi, tidak ada yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku dan itu salah,”pungkasnya.(hud).
