SURABAYA- Tidak ikut sertanya pasangan Incumbent Soekarwo-Syaifulah Yusuf (KarSa) pada medical cek up dan tes psikologi yang diadakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim pada 12 hingga 13 Juni kemarin, menuai tanda tanya besar dari berbagai kalangan, salah satunya dari Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Jatim jalur Independen, Eggy Sudjana.
Pria yang juga berprofesi sebagai Advokat itu, mempertanyakan sikap KPU Jatim yang terkesan seperti menganak emaskan pasangan KarSa. Pada uji kelayakan tersebut hanya tiga pasangan Bacagub dan Bawacagub yang menjalaninya, diantaranya, Pasangan Bambang-Said, Khofifah-Herman dan Eggi-Sihat. Sedangkan pasangan KarSa akan menjalaninya pada 17-18 Juni, pekan depan. “kenapa sih harus dipisahkan jadwalnya, seperti anak mas saja si KarSa itu,”ungkap dia usai menjalani serangkaian psikotes di Rumah Sakit Graha Amertha dr Sutomo,kemarin.
Eggi menjelaskan, ketika pasangan Incumbent itu tampil mencalonkan kembali sebagai Cagub-Cawagub Jatim, semestinya jabatan mereka harus dinonaktifkan dulu melalui SK Mendagri . Sehingga KPU sendiri tidak dapat melakukan diskriminasi perlakuan yang terkesan seperti memberikan atensi khusus bagi pasangan KarSa.”saran saya kalau sudah calon siapapun harus mengundurkan diri, jangan lagi masih menjabat dan Plt kan lewat Depdagri. Jadi ada perlakuan setara dan pemerintahan tidak terganggu sesuai Pasal 27 ayat 1 pemerintahan berkesemaan dalam kedudukannya dalam pemerintahan itu,”jelas Eggi pada sejumlah awak media.
Diakui Eggi, dirinya di undang oleh KPU Jatim untuk mengikuti persyaratan wajib Bacagub yakni tes kesehatan dan tes psikologi . Dalam undangan yang dikirimkan KPU sudah tertera tanggal dan tempatnya.”Karena sudah ada tanggalnya, mau tidak mau ya saya ikuti,”pungkas Eggi.
Sementara Ketua KPU Jatim, Andry Dewanto membantahnya. Menurut dia, KPU telah memberikan pilihan waktu ke masing-masing pasangan Bacagub dan Bawacagub. Namun Andry membenarkan kalau undangan yang dikirimkan ke tiga calon tersebut sudah tertera tanggal, waktu dan tempatnya. ” memang benar kita sudah kasih tanggal, jam dan tempatnya, tetapi kita juga kirimkan pilihan kalau memang calon tidak bisa mengikuti tes pada 12-13, calon bisa memilih tanggal 17-18.”jelas Andry, saat dikonfirmasi melalui ponselnya.
Andry juga membantah kalau pihaknya memberikan perlakuan khusus pada pasangan KarSa yang lebih memilih melakukan tes kesehatan dan psikologi pada 17-18 Juni Pekan depan.”tidak ada itu, kami sudah sesuai dengan prosedur, kita tidak pernah memisahkan jadwal pelaksanaanya, kalau memang pasangan KarSa memilih tanggal 17-18 itu adalah pilihannya, bukan ditetapkan oleh KPU.”ujar dia
Sementara, Ketua Fraksi Komisi B DPRD Jawa Timur , Ali Mudji menyatakan, pelaksanaan tes kesehatan dan psikologi itu tidak praktis dan efisien. Politikus dari PDI Perjuangan menilai pelaksanaan tes tersebut dapat menggangu jalannya kentetraman pihak Rumah Sakit maupun kenyamanan pasien rumah sakit itu.”Kalau memang bisa sekaligus kenapa harus dibuat terpisah, inikan dapat menganggu kelancaran dan kenyamanan rumah sakit itu sendiri, apalagi kententraman dan kenyamanan pasien harus diutamakan,”ungkap dia saat meninjau jalannya psikotes, kemarin. (kas)
