PAMEKASAN – Aktivis Barisan Mahasiswa Merdeka (BMM) Pamekasan menilai kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat kecil. Kebijakan sebagai akibat dari pengurangan subsidi BBM itu dianggap kurang tepat dan meminta agar dicabut.
Puluhan aktivis BMM menyuarakan hal itu melalui unjukrasa di Pelataran Monumen Arek Lancor, Senin (17/6). Para mahasiswa melakukan aksi teatrikal dengan mengenakan pakaian layaknya pocong.
Dalam orasinya, koordinator aksi, Khairuddin mengatakan jika pemerintah jadi menaikkan harga BBM, maka hal itu akan tambah menyengsarakan rakyat, meskipun alasan pemerintah dinilai masuk akal untuk mengurangi beban subsidi yang harus ditanggung negara.
Meskipun pemerintah memberi kompensasi kebijakan penaikan harga BBM itu dengan memberi bantuan langsung untuk masyarakat miskin, namun hal itu dinilai masih belum seimbang dengan dampak yang ditimbulkan.
Salah satu dampak yang akan ditimbulkan, kata Khairuddin, adalah beban biaya usaha yang harus ditanggung dan kenaikan harga bahan pokok serta kenaikan biaya transportasi.
“Kebijakan ini tidak diimbangi dengan upaya untuk mengontrol kenaikan harga bahan pokok sebagai dampak dari kebijakan penaikan harga BBM. Seharusnya, ini juga dilakukan pemerintah disaat mengeluarkan kebijakan seperti ini,” katanya.
Mereka meminta agar Pemerintah Kabupaten Pamekasan dan DPRD setempat ikut melakukan penolakan terhadap kebijakan itu. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melakukan hal yang sama.
Dalam aksi itu, para mahasiswa juga menyebarkan selebaran berisi kecaman terhadap kebijakan penaikan harga BBM oleh pemerintah. Selebaran itu diberikan kepada para pengguna jalan di sekitar Monumen Arek Lancor. (CR-1/muj/rah)
