Parlemen Desak Setoran Dividen BUMN Dinaikkan

JAKARTA-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menaikan besaran setoran deviden seluruh perusahaan BUMN sebesar 10 persen  guna menjaga  kesehatan fiskal di tengah rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. “Supaya fiskal kita sehat ditengah tekanan dampak kenaikan harga BBM maka kami meminta pembagian dividen BUMN-BUMN dinakkan sebesar 10 persen dan dimasukkan ke dalam pendanaan negara,” kata  anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR, Muhammad Idris Lutfi saat rapat kerja panitia kerja bersama pemerintah di Jakarta, Rabu (5/6).
Menurut Idris, kenaikan setoran dividen perusahaan BUMN ke dalam kas pemerintah diharapkan akan mampu mengurangi beban fiskal yang ditandai dengan makin melebarnya defisit anggaran. “Defisit anggaran semakin besar, ditambah lagi dengan rencana kenaikan harga BBM. Tentu fiskal kita akan menjadi tidak sehat,” ujar dia.
Senada dengan Idris, anggota Banggar dari Fraksi PDI Perjuangan, Dolfie OF Palit juga meminta Kementerian BUMN, untuk mengkaji tentang kemungkinan menaikkan jumlah setoran dividen perusahaan-perusahaan milik negara. “Selama ini, kontribusi BUMN pada pendapatan negara masih terbilang sangat rendah,” ucap dia.
Sementara, lanjut Dolfie, di tengah upaya penyehatan fiskal 2013, kementerian dan lembaga juga berupaya keras untuk menjaga stabilitas APBN. “Masyarakat sudah sangat terbebani, kementerian/lembaga juga ikut bersakit-sakit. Tetapi, BUMN tenang-tenang saja dengan defisit fiskal dan rencana kenaikan BBM,” papar Dolfie
Sementara itu, Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro mengaku bahwa pihaknya masih terkendala penyusunan proyeksi dividen perusahaan terkait dengan peningkatan target dividen perusahaan ‘pelat merah’ di RAPBN-P 2013 sebesar 1,96 triliun rupiah. “Dinamisnya lingkungan bisnis BUMN serta masih lemahnya perencanaan di BUMN, mengakibatkan sulitnya penyusunan proyeksi dividen yang akurat,” kata Imam di Gedung DPR Jakarta, Rabu (5/6).
Namun demikian, jelas Iman, pada tahun ini Kementerian BUMN sudah mampu melampaui target dividen yang ditetapkan pada APBN-P 2013 sebesar 33,5 triliun rupiah. Sementara, total dividen BUMN di 2013 sudah terealisasi sebesar 33,92 triliun rupiah atau sebesar 101,25 persen dari target.
Imam merincikan, total dividen sebesar 33,92 triliun rupiah yang masuk sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tersebut diberikan oleh PT Pertamina sebesar 7,74 triliun rupiah, PT PLN senilai 1,44 triliun rupiah. “Sedangkan BUMN lainnya dan minoritas sebesar 24,74 triliun rupiah,” ujar dia.
Lebih lanjut dia memaparkan, BUMN go public memberikan deviden sebesar 18,02 triliun rupiah dan BUMN non-Tbk senilai 15,32 triliun rupiah.
Berdasarkan sektor, perusahaan Tbk perbankan memberi dividen 7,46 triliun rupiah, sedangkan perusahaan Tbk non-perbankan 10,57 triliun rupiah.
Perusahaan non-Tbk yang terdiri atas Pertamina dan PLN memberi dividen sebesar 9,18 triliun rupiah, sedangkan perusahaan BUMN selain Pertamina dan PLN memberi dividen sebesar 6,13 triliun rupiah.  (gam/bud)