PROBOLINGGO – DPRD Kota Probolinggo belum lama ini, mendapat cukup banyak pengaduan dari masyarakat soal mahalnya biaya sekolah murid baru. Sebagai respons atas pengaduan itu, Komisi A DPRD mengundang dengar pendapat bersama Dinas Pendidikan, Kementerian Agama dan puluhan kepala sekolah, Kamis (22/8).
“Tarikan sekolah disempatkan oleh pemangku sekolah menjadi tarikan yang mestinya tidak prioritas. Kami hanya ingin menyamakan persepsi untuk menentukan great .Kedepan plafonnya harus ada standar, baik tarikan individu ataupun isidentil,” ujar Ketua Komisi A Asad Anshari.
Asad Anshari bahkan menegaskan jika melihat mahalnya biaya pendidikan, pemerintah daerah harus berani memberikan solusi.”Kenyataannya ada sekolah yang takut menarik biaya, tapi ada juga yang berani walaupun belum ada keputusan,”ucap Politisi asal PKNU ini.
Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo, Hendro Soeroso, membenarkan memang banyak laporan terkait biaya pendaftaran tersebut. Biaya itu untuk mendukung program sekolah. Hanya masalah sekolah yang belum melakukan koordinasi.
“Saya sudah menyampaikan rambu-rambu kepada kepala sekolah supaya berkoordinasi untuk memutuskan. Khusus dana rutin, berjalan tapi nantiu sebelum mata pelajaran dimulai harus ada aturan yang jelas,”tegasnya.
Menurutnya, setelah P2DB masyarakat menginginkan tidak fokus pada masalah sumbangan.’Insyaallah secepatnya akan ada surat edaran. Mohon situasi ini dilakukan koordinasi bersama. Kami yakin bisa dilakukan dengan komitmen, dan semua ingin pendidikan di Kota Probolinggo maju”lanjut Hendro Soeroso.
Mendapat penjelasan itu, Komisi A juga mempertanyakan terkait nominal penarikan biaya secara resmi belum dilakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan. As’ad Anshari pun memberikan contoh kasus di SMAN 3, dimana usai pelaksanaan P2DB dana tarikan personal dan isidental belum diketahui Dinas Pendidikan.
Ia mempertanyakan, apakah pihak sekolah sudah memperhitungkan dana BOS yang dikucurkan pemerintah mulai bulan Juli – Desember. Apakah ada kesamaan standar atau tidak, sehingga tarikan-tarikan rutin tidak terlalu tinggi, terkecuali tarikan isidentil.
Spontan, Kepala Bidang SMP/SMA, Sukardi, dengan tegas menjawab edaran setiap sekolah hampir sama. Untuk lebih jelasnya, pihaknya akan mengumpulkan seluruh kepala sekolah.”Insya’allah kami secapatnya mengagendakan rapat kerja daerah (rakerda) untuk mengatasi permasalahan ini,”terangnya.
Terakhir, Asad Anshari pun memberikan masukan Dinas Pendidikan, agar semestinya punya standar untuk menentukan biaya sekolah. Untuk menghindari polemik di awal tahun ajaran baru ini, ia mengusulkan jika ke depannya semua sekolah harus membeberkan berapa biaya pendaftaran di sekolah tersebut. Bukannya biaya itu dibeberkan setelah siswa diterima lalu disodori pembiayaan yang cukup besar.
“Sekarang ini yang dicari adalah mutu pendidikan. Semua sekolah berlomba-lomba memajukan sekolahnya. Kita akan akhiri polemik dengan adanya format baru, jauh-jauh hari sebelum pendaftaran, biaya sudah diumumkan dan wali murid bisa siap betul dananya,” pungkas As’ad Anshari.(hud).
