Oleh : Abrari Alzael*
Politik itu seperti pernikahan yang berusaha mempertemukan ketidakcocokan. Sedangkan pemilu dan sejenisnya, serupa wahana di mana banyak orang menguji nasib baik sebagai caleg dan bahkan pemilih. Namun pemilu ini dipahami banyak awam sebagai ladang untuk meraup untung dengan menempatkan caleg sebagai dermawan atau lelaki yang mudah dikibuli.
Betapa banyak orang; blater atau bukan blater yang mendatangi caleg tertentu untuk berbagi janji sebagai sosok atau komunitas yang banyak massa. Lalu pialang ini tanpa beban mengutarakan maksudnya kepada caleg bahkan beberapa caleg guna menjadi tim sukses. Bahkan masyarakat awam yang populasinya sangat banyak, menampilkan diri sebagai sosok yang tidak berbeda dengan satu pemahaman, semua politisi sebentuk merpati yang tidak setia janji.
Mesti tidak sepenuhnya salah karena belajar dari masa lalu, tetapi anggapan publik yang seperti itu adanya adalah sesat politik. Tidak benar dalam teori berpikir bahwa membuat sama semua orang pada sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu akan terulang di masa yang akan mendatang. Di sinilah caleg menjadi pewaris dosa politik yang pernah didedahkan oknum politisi masa lalu. Padahal, caleg yang terpilih di masa lalu ada yang baik danada juga yang jauh lebih baik. Meski pun, dalam kasus tertentu ada yang tidak jauh lebih buruk.
Inilah yang harus diperdengarkan secara terus-menerus kepada awam. Sebagai warga negara. Setiap orang berhak dipilih dan atau memilih. Tetapi cara pandang sebagian besar awam justru berpikir sebaliknya dengan menganggap sama pada semua orang (caleg). Dari fenomena ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa warga negara masih tidak mengerti politik. Lebih parah dari itu, politisi tertentu justru memanfaatkan situasi ini sebagai ajang untuk pembodohan apapun partai dan agamanya.
Maka untuk dan atas nama bangsa maupun warga republiken, pemerintah yang berkuasa perlu mengambil sikap tegas dengan cara mencerdaskan bangsa. Satu sisi pemerintah melakukan inovasi secara konstitusional dengan mencari celah hukum agar pembunuhan karakter bangsa ini tidak berlangsung secara terus-menerus. Kecuali, apaila pemerintah bagian dari destroyer bangsa maka lain lagi ceritanya.
Bahwa pemerintah tidak dungu, inilah waktunya untuk memperbaiki keadaan secara massif agar perjalanan bangsa ini tidak kian terpuruk, tidak semakin buruk. Ini baru dari sisi politik berikut penyanggahnya yang berbau konstitusi. Itu belum ekonomi dan hukum yang semua tahu saat ini ; terjerembab. Di manakah posisi negara saat ini? Masih adakah yang peduli selain presiden yang sibuk atau pura-pura sibuk sebagai bahasa lain dari ketidakmampuannya dalam menyelenggarakan negara?
*Wartawan senior di Madura
