BANGKALAN – Sebanyak 25 anggota Relawan Demokrasi (Relasi) yang direkrut KPUD Bangkalan wajib mengatasi golongan putih. Peranannya sangat diharapkan guna menyukseskan pemilihan umum (Pemilu) 2014. Partisipasi masyarakat pada saat Pemilu yang akan berlangsung 9 April mendatang hendaknya ditingkatkan. Apalagi, tingkat pastisipasi pada Pemilu tahun 2009 lalu, hanya mencapai 71 persen saja. Melalui lima segmen yang telah ditentukan, para Relasi bisa memberikan pemahaman betapa pentingnya menggunakan hak suaranya pada saat pemilihan.
“Relawan Demokrasi diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu mendatang. Disamping itu, juga diharapkan mampu menekan angka golput yang tinggi. Kami prihatin dengan angka partisipasi masyarakat yang cenderung menurun di setiap pelaksanaan pemilu di Indonesia,” jelas Ketua KPUD Bangkalan, Fauzan Jakfar.
Menurutnya, Ralasi merupakan gerakan sosial yang memberikan informasi seputar Pemilu dan menyentuh langsung pada setiap lapisan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami arti penting dari pada menggunakan hak suara dalam memilih calon yang sesuai dengan hati nurani, melalui sosialisasi yang diberikan oleh Relasi. Sehingga pada tahun ini ditargetkan angka partispasi masyarakat mencapai 90 persen.
“Diharapkan dengan kehadiran relawan demokrasi ini, maka angka partisipasi pemilih bisa meningkat hingga 90 persen, karena setiap tahunnya selalu mengalami tren menurun. Pada tahun 1999 angka partisipasi 92 persen, kamudian pada tahun 2004 hanya 44 persen, dan tahun 2009 71 persen,” papar Fauzan.
Masing-masing relawan ini, kata Fauzan, sudah mewakili lima komunitas, diantaranya komunitas yang disebar pada segmen keagamaan, pemilih pemula, masyarakat terpinggirkan, pemuda, perempuan dan masyarakat disabilitas (cacat). Kendati demikian, para relawan juga bisa menyentuh pada komunitas-komunitas lainnya, demi tersalurnya informasi mengenai Pemilu 2014.
Kemungkinan target partisipasi masyarakat pemilih pada tahun ini tidak tercapai, menurut Fauzan tidak lantas dianggap merupakan sebuah kegagalan dalam membentuk relawan demokrasi. Namun perlu adanya koreksi strategi lebih lanjut yang akan dijadikan dasar atau rekomendasi kepada KPU Pusat dalam perencanaan Pemilu tahun berikutnya.
