KALTIM-Reformasi birokrasi harus terus dilakukan demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Sebab, birokrasi yang korup, mempersulit dan tidak profesional membuat target-target pembangunan ekonomi dan sosial akan sulit tercapai. “Reformasi Birokrasi sangat sulit dilakukan tetapi harus dikerjakan. Karena jika tidak, birokrasi akan sangat korup dan kualitas pelayanan masyarakat sangat rendah,” ujar kandidat Calon Presiden Konvensi Rakyat, Rizal Ramli dalam debat ketiga Capres Konvensi Rakyat di Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC), Kalimantan Timur (Kaltim) Minggu, (9/2).
Menurut ekonom senior yang kini dipercaya menjadi penasihat ekonomi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) itu, tanpa reformasi, birokrasi hanya akan mempersulit rakyat dan pengusaha padahal seharusnya mempermudah urusan rakyat dan pengusaha. Reformasi birokrasi antara lain harus dilakukan dengan penguatan misi bahwa tugas birokrasi adalah melayani negara dan masyarakat. “Di samping itu perlu ada standar etika lebih tinggi dan ekplisit sehingga bisa jadi panduan perilaku birokrat,” papar Menteri Koordinator Perekonomian era Pemerintahan Gus Dur ini.
Reformasi birokrasi, tambah Rizal Ramli, bisa dilakukan dengan perbaikan sistem rekrutmen, harus kompetitif dan bersih KKN, serta membuat sistem evaluasi berdasarkan kinerja. Reformasi birokrasi juga harus dilakukan melalui sistem pensiunan dini. Hal ini perlu dilakukan agar terjadi perubahan struktur dan komposisi pendidikan birokrasi. “Perlu juga dilakukan top profesional untuk memperkuat top eselon birokrasi,” ujarnya.
Dia menegaskan, reformasi birokrasi tidak sukar dilakukan. Saat berada di pemerintan dan menduduki posisi penting, Rizal sudah membuktikannya. Saat menjabat Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog), dia merotasi pejabat Bulog dari daerah ‘basah’ ke daerah ‘kering’, dan mereformasi sistem keuangan dengan memangkas rekening-rekening liar yang awalnya berjumlah 119 rekening menjadi hanya 9 rekening. Dengan langkah ini, dana yang dikorupsi bisa ditekan sehingga terjadi penghematan di Bulog sebesar Rp 1,5 trilliun.
Saat menjabat Kabulog, dia juga menumbuhkan tradisi leadership by example. Pejabat Bulog pusat kunjungan ke daerah hanya ditemani seorang asisten. Dengan aturan ini membuat biaya perjalanan Bulog berkurang 60%. Lainnya, RR1 juga memberlakukan tindakan tegas berupa sanksi administratif dan hukum terhadap pejabat-pejabat yang korup. “Apakah kita bisa mengubah dan me-reformasi birokrasi ? Ya kita bisa dan kita harus mengubah birokrasi agar rakyat lebih sejahtera dan bangsa kita lebih makmur. Dengan birokrasi yang lebih profesional dan bersih KKN, cita-cita kemerdekaan akan lebih mudah dicapai,” imbuhnya.
Sementara itu, kandidat Capres Konvensi Rakyat dalam debat ketiga Capres Konvensi Rakyat, Tony Ardie, mengatakan reformasi birokrasi merupakan masalah yang tak terpisahkan dari tujuan reformasi. Namun sayangnya selama 15 tahun reformasi berjalan, reformasi birokrasi belum tuntas dikerjakan sehingga pembangunan dan kemajuan Negara masih jauh dari yang diharapkan. “Birokrasi kita seperti gajah bengkak, beri-beri pula. Semua diurus lamban. Harusnya seperti cheetah, ramping sehingga geraknya cepat,” kata Tony.
Dia menyebut birokrasi di Indonesia sekarang ini masih bermental asal atasan senang, bukan berdasar profesionalisme dan berbasis kinerja. Untuk itu dia katakan, sudah saatnya nilai kepangkatan dan kenaikan pangkat yang dilakukan berdasarkan lamanya kerja diubah berdasarkan prestasi kerja.”Birokrasi itu mesin penggerak pembangunan. Makanya kalau kinerja buruk silakan pensiun dini,” paparnya.
Ardie berjanji bila nanti dipercaya memimpin Negara, dirinya akan melakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi, katanya, merupakan syarat pembangunan bisa terwujud dan dirasakan rakyat setelah adanya pemimpin yang memiliki visi misi kuat, dan bebas korupsi. “Bila diurus dengan benar, maka Negara ini bisa berdikari. Kita bisa swasembada dalam segala hal,” pungkasnya.
