BANGKALAN – Banyak pihak beranggapan panitia CPNS K2 tidak bisa bekerja profesional. Dugaan ini cukup beralasan karena terbukti pengumuman hasil tes CPNS jalur khusus itu terus menerus diulur, sehingga hal ini rawan menimbulkan kecurigaan.
Molornya pengumuman penerimaan THL K2 menjadi penilaian tersendiri bagi masyarakat. Apalagi hasilnya telah ditunggu peserta ujian K2 sejak lama. Ada yang menuding
ada permainan dari BKN selaku lembaga yang berkaitan langsung yang menentukan hasil pengumuman. Bahkan ditengarai sudah tak steril dan mencederai nilai demokrasi.
“Itu bisa saja terjadi adanya indikasi permainan atau bisa saja memang ada kesalahan teknis di pengumuman itu, hingga terjadi seperti sekarang, yakni penundaan pengumuman,” kata Ketua Poros Pemuda Jatim (PP-Jatim) Mahmudi Ibnu Khotib, kemarin (6/2).
Kondisi demikian sangat meresahkan bagi para peserta. Selama ini, mereka sudah berharap ada kejelasan ketika memasuki awal Februari. Kenyataan melenceng dari apa yang diharapkan. Pengumuman hasil tes CPNS ditunda dengan waktu yang tak pasti.
Menurutnya, jika pelaksanaan tes CPNS dari jalur THL berlangsung normal, maka sudah diumumkan hasilnya. Seperti halnya rekrutmen CPNS dari jalur umum yang telah diumumkan di daerah lain. Kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, karena yang menjadi korban masyarakat, para THL K2.
“Peserta pasti harap-harap cemas. Apalagi ditambah dengan ketidakpastian dari BKN,” katanya.
Dia menyarankan jika ada masyarakat yang kecewa dan merasa dirugikan dengan proses penerimaan CPNS tersebut, sebaiknya melaporkan kepada pihak yang berwenang agar masalah tersebut cepat terselesaikan dan masyarakat mendapatkan penjelasan hukum.
Pihaknya akan membantu dan mendampingi masyarakat ketika memang ada pelaporan. Selanjutnya masyarakat bisa bekerja dengan tenang dan nyaman. Berbeda dengan keadaan yang terjadi sekarang, masyarakat diliputi rasa bimbang dan cemas.
“Masyarakat harus berani agar hal itu bisa berjalan sesuai aturan. Kami siap menjadi wadah masyarakat,” ucapnya.
Pendapat yang tak jauh berbeda datang dari Direktur Lembaga Kajian Sosial Demokrasi (Leksdam), Misbah. Menurutnya, penundaan hasil pengumuman CPNS dari jalur K2 diindikasi kuat ada sesuatu yang salah. Kesalahan itu harus diusut tuntas, apakah memang ada permainan atau ada kesalahan teknis penilaian hasil ujian. Perlu kejelasan disini,
dengan melibatkan pihak berwenang.
Dia menjelaskan kriteria yang ditentukan dalam penerimaan K2 sudah bergeser dan tidak steril lagi, sehingga pusat bisa membuka ruang komunikasi pada pihak-pihak tertentu. Sebab hal ini sudah tidak sehat secara demokrasi. Seperti yang telah diketahui, pengumuman hasil tes CPNS K2 yang rencananya akan diumumkan pada 5 Februari tak kunjung terealisasi.
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bangkalan belum mendapat surat edaran resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), sehingga jawaban tentang CPNS K2 tak ada kejelasan.
