JAKARTA-Kemampuan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan pemilu kembali diragukan. Pasalnya, mendekati pelaksanaan pemilu 9 April 2014, baru 66 persen surat suara yang telah selesai diproduksi hingga didistribusikan ke KPU Daerah.
Komisioner KPU Arief Budiman mengatakan, sejauh ini sudah 157juta surat suara yang dikirimkan ke daerah. Selebihnya, kemungkinan sudah sampai namun belum dilaporkan. “Yang sudah dikirim dan di laporkan ada 157 juta, sisanya ada yang sudah di kirim tapi masih on progress, ada yang sudah dikirim tapi belum dilaporkan ada yang memang belum dikirimkan,” ujarnya.
Meskipun pemilu tinggal 44 hari dan pendistribusian surat suara masih belum selesai, Arief tetap optimis pemilu akan berjalan lancar dan surat suara akan selesai dikirim tepat waktu.
“Ya jadilah, Insya Allah nanti pemilu 9 April. Kan memang sebagian masih proses produksi, tapi mesin-mesin percetakannya itu kan bisa bikin sampai 60 ribu surat suara perjam, jadi keburu lah,” tandasnya.
Sementara itu, terkait dengan surat suara yang jumlahnya mengelembung, dia mengatakan fenomena lebihnya surat suara yang dikirim ke beberapa daerah dianggap normal. “Ya kan kita buat logistik itu berdasarkan DPT dan kita telah melakukan penyempurnaan juga, tapi ya kalau memang ada kelebihan ya kita hanguskan,” ujarnya.
Meskipun begitu, Arief tak menampik bahwa proses penyempurnaan itu memang menyebabkan beberapa wilayah mengalami penambahan surat suara. “Hasil penyempurnaan, beberapa memang harus ditambah, tapi kalau ada yang kelebihan pasti kita musnahkan,” ujarnya.
Sebelumnya, beredar kabar bahwa jumlah surat suara yang di kirimkan ke Maluku adalah dua kali lipat dari jumlah DPT di wilayah tersebut.
PDI Perjuangan masih risau dengan persoalan kemungkinan terjadinya manipulasi daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilihan umum 2014.
Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu DPP PDI Perjuangan, Arif Wibowo mengaku pesimis dengan keadaan DPT, apalagi dikaitkan dengan logistik pemilu.
Menurut dia, bicara logistik tidak bisa dilepaskan dengan DPT, sebab basis logistik adalah DPT. Arif pun menilai KPU belum memiliki keseriusan memperbaiki DPT yang sudah ditetapkan sebanyak 186 juta itu. “DPT sangat berbahaya. Jangan sampai hantu dijadikan orang dan menjadi pemilih siluman,” katanya.
Wakil Ketua Komisi II ini mengungkapkan, distribusi logistik merupakan masalah tersendiri di Pemilu 2014. Tapi persoalan itu bisa diselesaikan dengan mengerahkan prajurut TNI misalnya, dan bukan masalah yang luar biasa.”Sedangkan DPT sangat berbahaya. Dua kali kita minta koreksi mulai dari alamat sampai kecamatan tapi KPU tidak meresponnya,” jelas Arief.
Beberapa waktu lalu Arif mengatakan, ada tujuh masalah pada DPT, yaitu alamat kosong, jenis kelamin tidak ada, tanggal lahir juga tidak ada, NIK kosong, NIK tidak memenuhi standar, NIK tidak mencapai 16 Digit, dan NIK Ganda. Ketujuh jenis masalah DPT di atas adalah pelanggaran terhadap Pasal 33 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
