JAKARTA-Indonesia Corruption Watch (ICW) menyerahkan 1.282 daftar nama honorer kategori dua (K2) siluman yang lolos dalam rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2013 ke Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, Selasa (18/3). Data itu didapatkan dari enam kabupaten di Indonesia, yakni Kabupaten Tangerang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut. “Karena kami yakin berdasarkan data yang kami miliki bahwa proses rekrutmen CPNS 2013 untuk jalur honorer K2 memiliki kecurangan dan itu terjadi secara masif dan sistematis di seluruh Indonesia,” kata Kordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, Febri Hendri di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Selasa (18/3).
Febri menegaskan, Polri harus mengusut kasus ini. Apalagi, kasus ini diduga kuat melibatkan pejabat tinggi di daerah, seperti Sekda, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan beberapa kepala unit satuan. “Beberapa data yang kami sampaikan yakni database honorer K2 dan juga data honorer yang lulus CPNS 2013. Kami juga menyampaikan beberapa data terkait bukti transaksi untuk meluluskan CPNS dalam rekrutmen CPNS 2013,” jelas dia.
“Itu terjadi secara masif dan sistematis di seluruh Indonesia. Kami meminta itu kepada Bareskrim dan kami tadi diterima oleh Wadirtipikor Ahmad Wiyagus, dan mereka sudah menerima dan berjanji akan menindaklanjuti laporan kami. Terutama laporan kami di untuk beberapa daerah tersebut,” sambungnya.
Temuan ICW, lanjut dia, guna menjadi honorer K2, para peserta juga dipungut biaya. Misalnya, pungutan terkait nomor dan pungutan untuk kelulusan. Nilai pungutannya bervariasi. Mulai dari Rp80 juta sampai Rp120 juta. “Kami menyerahkan 1.282 honorer siluman, kami yakin bahwa mereka lolos itu tidak bisa gratis, pasti bayar, karena itu harus ditandatangani oleh Sekda, harus ditandatangani oleh BKD dan ke depan juga itu akan ditandatangani oleh walikota dan bupati. Saat ini ada sekitar 401 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang akan mengajukan pemberkasan honorer ke Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara,” terangnya.
“Kami berharap Polri bisa supervisi dan juga ada satu kasus yang sudah kami sampaikan, karena ada bukti transaksi. Senilai Rp220 juta untuk tiga peserta agar CPNS itu lolos dalam rekrutmen,” imbuh dia.
