JAKARTA-Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Navis Gumay mengaku tidak aturan atau imbauan khusus pada kedua tim pemenangan pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) ketika berkampanye di bulan Ramadan ini. Namun demikian, dia meminta tim sukses dan pendukung calon presiden (capres) agar tidak saling memaki. “Tidak aturan yang berbeda, soalnya sama saja. Tidak boleh memaki-maki, memang ya tidak boleh, tidak boleh money politik, karena memang tidak boleh,” ujar Hadar di Hotel Oria, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta, Rabu (11/6).
Hadar mengatakan yang perlu dicermati adalah penggunaan tempat ibadah untuk berkampanye, mengingat di bulan Ramadan intensitas aktivitas di masjid biasanya tinggi. “Cermati, apabila ada kegiatan yang menyelipkan visi misi pasangan calon maka segera laporkan ke badan pengawas pemilu,” ujar Hadar.
Hadar mengatakan pada bulan Ramadan, KPU hanya mengimbau tim pemenangan pasangan calon untuk mematuhi peraturan yang berlaku. “Patuhilah peraturannya saja. Tidak boleh berkampanye dengan cara yang tidak baik. Ada sedikit permainan laporkan saja,” ujar Hadar.
Sementara itu, untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres), Polri sudah menentukan zona pengamanan wilayah kampanye. Pengaturan ini dinilai akan memudahkan Polri dalam pengawalan pengamanan kedua pasang capres-cawapres saat berkampanye. “Pengaturan wilayah kampanye, yaitu kan dalam rangka memudahkan pelaksanaan, dan pengamanan Pilpres,” kata Kabag Penum Kombes Pol Agus Riyanto, saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta selatan, Rabu (10/6).
Agus mengatakan, Polri terus memaksimalkan pengamanan kampanye Pilpres. Pengaturan zona pengamanan kampanye ini pun akan lebih memudahkan anggota kepolisian dalam berkoordinasi dengan sesama anggota wilayah masing-masing.
“Dan tentunya dengan pengaturan zona (wilayah) dan jadwal akan lebih mudah melakukan koordinasi teman-teman polisi di wilayah,” jelasnya.
Koordinasi personel kepolisian di seluruh wilayah sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan dan massa yang hadir merasa aman. “Karena kan tidak menutup kemungkinan massa yang datang jauh lebih besar. Sehingga dengan pengaturan ini bisa berkordinasi degan teman-teman kepolisian di setiap wilayah,” tuturnya
Penentuan zona kampanye Pilpres tidak dengan sendiri diatur oleh Polri. Polri berkoordinasi dengan KPU untuk menentukan jadwal kampanye dan wilayah mana yang akan mendapatkan pengamanan saat kampanye berlangsung. “Koordinasi dengan KPU sudah jauh-jauh hari kita lakukan itu, untuk menentukan jadwal kampanye, dan lokasi kampanye,” katanya.
Koordinasi itu pun sudah disepakati dalam bentuk MoU antara Polri dengan KPU. MoU itu sudah berjalan mulai dari Pileg. “Sejak awal kita berkomitmen bahwa polri akan mendukung sepenuhnya pelaksanaan tugas penyelenggara Pemilu yakni KPU,” ungkapnya.
Ia juga menjelaskan Polri sudah menyiapkan personelnya jauh-jauh hari sebelum kampanye. Personel yang dikerahkan sebanyak 253.000 lebih. “Itu didukung teman-teman dari TNI. Dan nanti dalam waktu pencoblosan ada Linmas ikut mengamankan. Itu kita kerahkan di seluruh Indonesia,” bebernya.
