JAKARTA-Tim Pemenangan Prabowo–Hatta yang juga Anggota DPD RI Farouk Muhammad menegaskan, dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, demokratis dan tegaknya kepastian hukum, dimulai dengan melakukan reformasi birokrasi yang diikuti reformasi lembaga politik.
Hal itu, kata Farouk, akan terwujud jika dipimpin oleh figur yang kuat, tegas dan berani. Sifat-sifat itu ada pada pasangan Prabowo-Hatta. “Reformasi birokrasi selama ini sudah berjalan, hanya belum mendapat dukungan politik. Karena itu dibutuhkan kepemimpinan yang kuat, yang pernah menjadi panglima pleton. Jadi bukan hanya di atas kertas, kalau tidak hanya omong kosong,” tegas Farouk Muhammad dalam dialog kenagaraan ‘Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih – Debat Antarcapres’ bersama Direktur Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomo Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng), Izzul Muslimin (Timses Jokowi–JK) dan Azhar Kasim (Guru Besar Administrasi Pemerintahan FISIP UI) di gedung DPD, Jakarta, Rabu (11/6).
Farouk mengatakan, reformasi birokrasi harus sejalan dengan reformasi politik termasuk politik anggaran untuk partai harus ditingkatkan, agar demokrasi ini tidak hanya prosedural, melainkan juga substansial. Tapi, semua itu tetap kembali pada kepemimpinan. “Di China karena pemimpinnya kuat, sehingga mendorong terwujudnya kepastian hukum yang dijamin kepala negara dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa ini,” katanya.
Hanya saja pertanyaan yang belum terjawab oleh Jokowi–JK, lanjut Farouk adalah, khususnya terkait pemotongan anggaran daerah, bagaimana kalau kebijakannya itu ditolak oleh Megawati Soekarnoputri, selaku king maker? “Pemotongan anggaran daerah itu mesti hati-hati, kalau malah tidak mendapat protes dari daerah,” ujar Farouk.
Farouk Muhammad yakin dengan kepemimpinan Prabowo, setelah capres nomor urut 1 itu menjawab pertanyaan sebagian besar Anggota DPD RI terkait menegakkan sistem presidensial, dan mewujudkan sistem dua kamar atau bikameral antara DPD dan DPR. “Kami sudah mengajukan ke Jokowi, tapi tidak dijawab,” demikian Farouk.
