JAKARTA-Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie terus melakukan manuver politik dengan mengumpulkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) 1 Golkar. Pertemuan ini digelar untuk mengukur soliditas pendukungnya menjelang Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar akan digelar pada 2015. Namun. Wakil presiden terpilih, Jusuf Kalla (JK) mengaku tidak khawatir dengan aksi Ical itu. “Adalah hak Ical untuk menyelenggarakan. Masing-masing orang punya hak, silahkan saja,” kata JK kepada wartawan di kantor Palang Merah Indonesia (PMI) pusat, Jalan Gatot Subroto, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (26/8).
JK yang juga mantan ketua umum Golkar ini mengatakan pertemuan yang berlangsung di kediaman Ical di Jalan Mangun Sarkoro, Menteng, Jakarta Pusat tidak perlu dipersoalkan.
Dalam pertemuan di kediaman Ical itu hanya sekitar 30 DPD yang memenuhi undangan, dan di antara 30 yang hadir hanya 27 di antaranya yang merupakan Ketua DPD, sedangkan sisanya hanya perwakilan.
Di pertemuan tersebut ditetapkan bahwa Munas IX Partai Golkar akan digelar pada 2015 mendatang, dan Partai Golkar harus setia pada Koalisi Merah Putih.
Selain itu Partai Golkar juga direncanakan akan beroposisi melawan pemerintahan, padahal partai tersebut sempat dipimpin JK pada 2004 – 2009 lalu. Namun JK mengaku tidak mempermasalahkan hal itu.
Kalaupun Partai Golkar memutuskan tidak bergabung dalam pemerintahan, JK masih yakin program-program pemerintah tidak akan dijegal, dan tidak seluruh program pemerintah harus dipaparkan di parlemen.
Ia juga mengatakan bahwa masih tersedia peluang yang luas bagi pemerintah yang akan datang untuk merangkul parlemen, dalam meluluskan program-program untuk membangun negeri ini. “Ya mari sama-sama, walau lambat, tidak apa-apa,” tandasnya.
Secara terpisah, politisi Golkar, Bambang Soesatyo yakin dengan kekompakan koalisi merah-putih. Bahkan dia sesumbar, partai pendukung Prabowo-Hatta tidak akan bergabung dengan koalisi Jokowi-JK mengingat banyaknya perbedaan.
Bambang mencontohkan, misalnya Partai Demokrat yang selama 10 tahun selalu berbenturan dengan PDIP. Dia menilai, Partai Demokrat selama 10 tahun selalu direpotkan dan direcoki oleh PDI Perjuangan. “Tentunya akan sangat memalukan buat Partai Demokrat jika mengambil tawaran dari PDI Perjuangan. Selama ini PDI Perjuangan kan partai yang paling konsisten merepotkan masa pemerintahan SBY. Jadi aneh jika kemudian PDIP menjadi penguasa, Partai Demokrat justru bergabung bersama mereka,” kata Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/8).
Dia mengatakan, harusnya Demokrat malu jika nantinya memutuskan untuk bergabung dengan Jokowi-JK. Karena PDIP konsisten memusuhi Demokrat selama 10 tahun terakhir. “PDI Perjuangan bisa beroposisi selama 10 tahun, tapi PD baru hitungan hari, sudah mau bergabung dengan pihak yang memusuhi mereka selama 10 tahun. Mau ditaruh di mana muka mereka dan terutama SBY?” tegasnya.
Sedangkan untuk PAN, Bambang berpandangan, tidak mungkin seorang Ketua Umum PAN yang diusung sebagai cawapres Hatta Rajasa pindah koalisi begitu saja demi kekuasaan. Jika terjadi, dia yakin PAN bakal divonis haus kekuasaan oleh rakyat. “Kalau PAN pindah, yah tidak mungkin. Ketua Umumnya saja kan jadi cawapres, masa begitu kalah langsung pindah, padahal Hatta sampai detik ini masih menjadi ketua umum. Gimana nanti pandangan rakyat, seolah hanya jabatan saja yang dikejar,” imbuhnya.
Sementara untuk PPP, Bambang melihat bahwa perbedaan ideologi PDI Perjuangan dan PPP yang akan menjadi penghambat. Basis massa Islam yang dimiliki PPP akan sangat berbenturan dengan basis massa PDI Perjuangan. “Kedepannya ini akan merepotkan keduanya jika bergabung. Makanya meski saya lihat ada tawaran dan beberapa kader PPP seperti ingin mengamini tawaran ini, namun elite-elite PPP yang ideologis tidak akan mungkin bisa menerima hal ini,” pungkasnya.
