JAKARTA-Politisi Partai Gerindra Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terus menentang kebijakan partai yang setuju kepala daerah dipilih melalui DPRD. Wakil Gubernur DKI ini pun mengancam bakal meninggalkan partai besutan Prabowo Subianto itu.
Keputusan keluar dari Gerindra akan ditempuhnya bila Gerindra bersikukuh ikuti kebijakan tersebut. Bahkan dirinya makin aneh atas putusan tersebut. “Memang, kita tunggu saja putusannya bagaimana. Makanya saya bilang, saya tidak pernah loyal kepada yang tidak sesuai dengan konstitusi dari awal,” kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa (9/9). “Kalau Gerindra memiliki pandangan konstitusi pemilihan kepala daerah DPRD kenapa waktu menarik saya keluar dari Golkar mengatakan kita perjuangkan pilihan rakyat,” tambahnya.
Maka itu, Ahok juga tetap bersikukuh terhadap pilihannya ini. Terlebih, dirinya merasa bisa menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta saat ini lantaran dipilih rakyat. “Bisa dibayangkan sewaktu pemilihan DKI lalu, kalau tidak melalui pilihan rakyat, bisa menang nggak di DKI? Pak Fauzi Bowo yang menang,” terangnya.
Di sisi lain, Ahok juga merasa tak masalah bila ada yang menyebutnya kekanakan atas pilihannya ini. Bahkan, sinyal dirinya keluar dari Partai Gerindra makin terang. “Jakarta kenapa semua tentram? Jadi orang seperti itu harus konsisten. Kalau sudah nggak sesuai harus keluar dong,” jelasnya.
Mantan Bupati Belitung Timur itu mengatakan pilkada melalui DPRD sangat tidak masuk akal. Sebagai contoh saat pemilihan bupati di Belitung. “Itu bakal lebih banyak menghabiskan uang kepada partai politik. Contoh, waktu saya jadi bupati, itu hanya menghabiskan uang itu Rp500 juta. Adik saya, pakai partai politik yang dibayar lebih banyak jadinya,” terangnya.
Ahok mengatakan UU Pilkada seharusnya difokuskan untuk menekan kemungkinan pejabat menjadi korup. Namun, isi RUU Pilkada yang sedang dibahas di DPR justru tidak substantif dan penting. “Jika RUU Pilkada disahkan, mantan politisi Partai Golkar itu justru khawatir pejabat menjadi semakin korup. Kepala daerah, lanjut Ahok, hanya harus mampu ‘memuaskan’ DPRD agar tetap menjabat. Ini justru money politik dan rakyat semakin dicuekin. Bisa diperes (kepala daerah). Tiap tahun kita diperes anggota DPRD. ‘Kalau kamu enggak (nurutin) saya tolak lho laporan kamu.’ Biar dipecat. Jadinya kerjaan kepala daerah cuma menyervis DPRD saja. Enggak usah ngurusin rakyat,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohammad Taufik menyarankan Ahok segera buat surat pengunduran diri. “Jangan cuma cerita. Saya kira segera saja bikin surat pengunduran diri. Silakan itu hak orang mau maju mau mundur, silakan. Partai tidak akan melarang dan menahan-nahan,” kata Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (9/9)
Taufik menjelaskan, partai Gerindra tidak pernah ‘jualan’ kepada Ahok. Tidak hanya itu, dia menuding bahwa Ahok tidak bersyukur. “Partai kita enggak dagang. Dia (Ahok) harusnya bersyukur. Tanya saja ke Ahok, Gerindra ada minta duit enggak waktu nyalonin dia jadi Wakil Gubernur. Jadi orang tu harusnya lebih banyak bersyukur. Gerindra masih banyak kader bagus yang komitmen pada keputusan partai. Kalau (Ahok) mau mundur partai tidak akan melarang,” tambahnya.GAM/ABD
