PAMEKASAN – Publik Pamekasan sejak beberapa hari terakhir ini mulai bertanya-tanya. Apakah benar Pamekasan ini ke depan akan dipimpin oleh dua bersaudara. Mengingat di eksekutif sudah dipimpin Bupati Ahmad Syafii Yasin, sedang di legislatif kini tengah dipimpin adik kandungnya, yaitu Halili Yasin, yang statusnya kini hanya Ketua DPRD sementara. Tapi yang banyak ditanyakan masyarakat, akankah Halili ini nanti akan ditetapkan sebagai Ketua DPRD definitif?
Hingga saat ini, kabar ini masih kabur. DPCP PPP Pamekasan sendiri, selaku partai pengusung Halili, belum juga memberikan informasi yang pasti. Ketika ditanya, DPC PPP Pamekasan maupun Fraksi PPP di DPRD Pamekasan, keputusan untuk penentuan kursi Ketua DPRD Pamekasan itu sendiri ada dalam kewenangan DPW PPP Jatim. Dan hingga kemarin (14/9) keputusan DPW PPP Jatim itu belum ke luar. Juga terkait nama-nama calon yang diajukan ke DPW PPP Jatim, pihak DPC PPP Pamekasan juga enggan membukanya kepada koran ini.
Hanya saja dari isu yang koran ini dapatkan kemarin, ada tiga kader PPP Pamekasan yang telah diajukan ke DPW PPP Jatim, untuk ditetapkan salah satunya sebagai pemangku jabatan Ketua DPRD Pamekasan. Mereka adalah, Halili, Moh. Sahur, dan Maskur Rasyid.
Terkait isu ini, kami coba mengonformasinya ke Fraksi PPP dan DPC PPP Pamekasan. Namun keduanya enggan mengomentarinya. Tapi keduanya tidak menyalahkan atau membenarkan isu yang berkembang ini. Seperti yang disampaikan Ketua Fraksi PPP Moh. Sahur. Dia hanya membenarkan jika memang ada tiga orang yang diusulkan oleh DPC ke DPW. Dan salah satunya adalah dirinya sendiri. Sayangya dia tidak mau menyebutkan dua identitas lainnya.
“Penetuan Ketua DPRD ini ada ditangan DPW PPP Jatim. Hingga sekarang belum ada keputusan dari DPW. Besok kalau sudah ada keputusan dan penetapan, saya kabari,” ungkap Sahur.
Tidak berhenti di situ. Koran ini juga berusaha mengonfirmasi ke Ketua DPC PPP Pamekasan Nawawi Thaha, guna memastikan adanya isu yang berkembang ini. Akan tetapi, pihaknya belum memberikan tanggapan. Pihaknya memilih no-coment. Seakan-akan mencoba menghindar dari isu-isu yang berkembang terkait kursi Ketua DPRD ini. Akan tetapi ada salah satu pengurus DPC PPP Pamekasan yang membenarkan isu tersebut. Dia membenarkan adanya isu itu, dan dinyakan jika itu bukan isu, memang benar adanya. DPC PPP Pamekasan memang mengirimkan tiga nama yang disebutkan di atas, kepada DPW PPP Jatim.
“Kok bisa bocor yang informasi ini. Memang benar. Dan DPW PPP Jatim juga telah memanggil ketiga orang tersebut ke Surabaya (Kantor DPW PPP Jatim). Nanti salah satunya akan ditetapkan sebagai Ketua DPRD Pamekasan,” ujar salah satu pengurus yang namanya enggan dikorankan ini.
Dari isu yang sudah dibenarkan oleh pihak DPC PPP Pamekasan tersebut. Timbul banyak komentar di masyarakat. Salah satu komentarnya adalah, DPC PPP Pamekasan memang sengaja mengarahkan agar yang ditunjuk oleh DPW untuk duduk sebagai Ketua DPRD Pamekasan adalah Halili.
Sementara Moh. Sahur, yang memang merupakan peraih suara terbanyak di PPP, adalah pendatang baru di DPRD dan masih muda. Dan lucunya lagi, nama usulan ketiga, Maskur Rasyid, mereka nilai tak masuk kategori sama sekali. Selain dia adalah pendatang baru, perolehan suaranya juga ada di jajaran terendah dari sembilan kader PPP di DPRD.
“Padahal masih banyak kader lain, dari sembilan orang itu, yang lebih layak diajukan oleh DPC ke DPW, guna ditugaskan menjadi Ketua DPRD Pamekasan,” papar salah satu simpatisan PPP, yang namanya juga enggan untuk dikorankan.
Terkait posisi untuk porsi Ketua DPRD Pamekasan ini, mendapat perhatian dari salah satu pengamat politik Pamekasan Moh. Ali Humaidi. Jika nanti yang ditetapkan sebagai Ketua DPRD Pamekasan kembali ke tangan Halili maka Pamekasan ke depan akan dihadapkan atau dijalankan pada atau dengan politik dinasti. Yang mana antara eksekutif dan legislatif dipimpin oleh dua orang bersaudara. Jika ini sampai terjadi maka tata kelola pemerintahan di Pamekasan akan lemah.
“Kalau sudah kakak-adik yang ada dan jadi nahkoda di dua itu. Apalagi, seumpamanya, yang jadi Ketua DPRD nanti adalah adik dari Bupati. Lalu bagaimana seorang adik akan menegur kakaknya. Tupoksi DPRD bisa tidak berjalan maksimal nanti,” ujarnya.
Jika ini nanti benar terjadi, tak ada lain, penguatan kontrol dari semua elemen masyarakat harus ditingkatkan. Sebab kata Malhum -sapaan akrabnya, sebagaimana diutarakan di atas, politik dinasti berpotensi melemahkan tata kelola pemerintah, khususnya pemerintahan di Pamekasan. Sehingga ini bisa jadi sebagai rezim terburuk di Pamekasan, sejak adanya reformasi.
Dosen Ilmu Politik STAIN Pamekasan ini menggaris bawahi, terkait proses politik yang dilakukan pengurus PPP Pamekasan dalam merekomendasikan Halili sebagai Ketua DPRD ini, sebenarnya sudah tepat atau belum. Jika sudah tepat, maka sebenarnya tidak masalah, tinggal nanti, penguatan pengawasan dari masyarakat. Hal ini nanti perlu diambil, sebagai solusi. Jika memang para wakil rakyatnya sudah melempem maka rakyatlah yang harus bergerak sendiri. SUKMA FIRDAUS
