JAKARTA-Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintahan Jokowi-JK ke depannya pasca digelarnya Muktamar di Surabaya. Salah satu rekomendasi PKB adalah mengenai janji akan membuat hari santri nasional. “Soal kunjungan Jokowi di pesantren, 1 Muharam sebagai hari santri nasional, PKB mengeluarkan dua pilihan. Di mana 1 Muharam menjadi hari santri nasional, atau 22 Oktober hari monumental bagi NU maupun umat muslim di Indonesia,” kata Ketua Fraksi PKB Marwan Jafar kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/9).
Menurutnya, kedua tanggal tersebut merupakan momen yang tepat bagi umat Islam. Mengingat tanggal 22 Oktober bertepatan dengan jihadnya pendiri NU Hadrotussyekh Hasyim Ashari atau perang Surabaya terjadi. “Sebagai hari santri karena bertepatan dengan lahirnya resolusi jihad,” tegasnya.
Selanjutnya, jelasnya, PKB juga mengusulkan tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Dan hal ini harus dimunculkan kembali dan dimeriahkan peringatannya. “Melihat timbulnya radikalisme, dan pancasila sebagai perekat, dengan mensosialisasi hari Pancasila. 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila ini harus dimunculkan kembali. Diendorse kembali apalagi muncul ISIS,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menegaskan akan melepas statusnya sebagai anggota dewan terpilih periode 2014-2019. Rencana itu adalah bentuk komitmennya untuk menuntaskan tugasnya sebagai Menteri dalam Kabinet Indonesia bersatu jilid II hingga 20 Oktober mendatang.
Saat ini, ujarnya pengunduran dirinya sebagai anggota dewan terpilih masih diproses. Diperkirakan, proses pengunduran diri itu akan dilakukan bersamaan dengan menteri lainnya yang notabene lolos ke Senayan. “Sekarang belum mundur. Sedang dalam proses. Mungkin bisa jadi bersamaan dengan menteri lain,” ujarnya disela-sela menghadiri Raker di Komisi IX DPR RI, Rabu (3/9).
Politisi yang akrab disapa Cak Imin menambahkan, saat ini ia masih konsentrasi untuk menuntaskan pembahasan RAPBN 2015, supaya segera menjadi UU lalu dapat menjadi landasan bagi pelaksanaan program kerja di pemerintahan baru. “Kita ingin tuntaskan dulu RDP soal APBN 2015 bersama DPR. Kita tuntaskan memo 100 hari terakhir. Kita tuntaskan kaitannya dengan G-20, negara-negara maju,” paparnya.
Sehubungan dengan kesibukannya dan proses yang tengah berjalan, kemungkinan besar pekan depan ia baru resmi mengajukan pengunduran diri sebagai anggota dewan terpilih. “Insya Allah kita baru minggu depan mengajukan pengunduran diri secara resmi. Mungkin implementasinya sebelum 1 Oktober 2014,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin telah lebih dulu menyatakan mundur dari daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat terpilih periode 2014-2019. GAM/ABD