PROBOLINGGO –Tingkat partisipasi masyarakat untuk menghadiri ke Pusat Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kabupaten Probolinggo masih tergolong rendah. Dari target 100 peserta masing-masing posyandu, tingkat kehadirannya diangka 60 persen.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Heri Sulistyanto melalui Kasubid Pengembangan SDM, Mustapa, mengakui minimya partisipasi masyarakat terhadap pelayanan tersebut. Padahal, posyandu merupakan program prioritas Pemkab Probolinggo tahun 2014.
Di Kabupaten Probolinggo sendiri saat ini terdapat 1.312 posyandu yang tersebar di 325 desa dan 5 kelurahan.Dengan alokasi 2-4 posyandu di tiap desa dan kelurahan disesuaikan dengan jumlah penduduk dan luas wilayah.
“Partisipasi yang minim itulah, lanjut Mustapa, membuat Pemkab Probolinggo kesulitan menaikkan IPM (Indeks Pembangungan Manusia). Meski partisipasi masyarakat masih berkisar di angka 60 persen,”ujarnya kepada wartawan, Selasa (2/9).
Menurutnya, penyebab minimnya partisipasi tersebut bukan dari kinerja tim pokjanal posyandu yang minim. Tapi karena kesadaran masyarakat masih lemah. Masyarakat menganggap posyandu tidak penting. “Saat diumumkan kalau ada kegiatan posyandu. Hanya yang sadar saja yang mau datang,” tandas Mustapa.
Saat partisipasi masyarakat kepada posyandu tinggi, lanjut Mustapa, maka pemkab bisa mengukur sejauh mana tingkat kesehatan anak, balita dan ibu hamil. “Termasuk bisa terdeteksi langkah-langkah yang dilakukan medis jika ada kelainan pada anak dan ibu hamil,” jelasnya.
Selain itu, posyandu juga diharapkan melihat apakah ada bayi atau balita dan ibu hamil yang dalam kondisi gizi minim atau buruk. “Kalau ke posyandu. Nanti bisa tertolong,”ucap Mustapa.
Padahal, menurut Mustapa, Posyandu tidak dipungut biaya. “Sosialisasi kita tetap lakukan. Dari pada anak sakit harus ke dokter. Mendingan ke posyandu. Sudah gratis diberi makanan gizi pula,” katanya. MAHFUD HIDAYATULLAH
