BANGKALAN – Data mengenai penduduk miskin yang ada di Bangkalan dinilai masih amburadul. Penjelasan mengenai data tersebut selalu berubah-ubah, sehingga berpengaruh pada pembahasan kebijakan umum anggaran (KUA). Akibatnya, Badan anggaran DPRD Bangkalan meminta agar Pembahasan Kebijakan umum anggaran (KUA) tahun 2015 ditunda sampai pemkab Bangkalan memperbaikinya.
Salah satu anggota Banggar, Hotib Marzuki menjelaskan, dalam memberikan penjelasan Data kemiskinan, timgar selalu berubah ubah jumlahnya, ada yang mengatakan data kemiskinan 76 persen, kemudian beirubah lagi menjadi 50 persen, hingga ada yang menyebutkan 36 persen.
“Timgar menyampaikan ada 3 versi kemiskinan, makanya kita minta data yang jelas. Memang menurut versi timgar jelas, tetapi menurut versi banggar ngak jelas. Banggar merekomendasi pembahasan KUA ditunda karena timgar tidak bisa memberikan data yang jelas,” terangnya.
Tim anggaran (Timgar) pemkab Bangkalan dinilai tidak memberikan data yang jelas dan valid tentang jumlah penduduk miskin di kabupaten Bangkalan. Selain data kemiskinan, Banggar juga meminta kepada Timgar untuk melengkapi data-data lainnya seperti, data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan . Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).
“Kalau Data kemiskinan tidak ada, serta RPJMD dan RKPD sebagai dasar pijakan pembahasan KUA juga tidak ada apa yang mau kita bahas,” jelasnya kader PKB tersebut.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bangkalan, Abdurrahman membenarkan mengenai penundaan Pembahasan KUA tersebut. Penundaan tersebut paling lambat sampai Bamus menjadwal ulang. Penundaan pembahasan KUA tersebut diyakini tidak akan berpengaruh kepada Pembahasan anggaran berikutnya sperti PPAS hingga menjadi APBD.
“Biasanya jadwal bamus pada akhir bulan ini. Tidak akan berpengaruh RPJMD itu kan dokumen, makanya kita tunda hingga Timgar memberikan data kemiskinan yang paling valid yang akan dijadikan patokan dalam APBD,” paparnya. MOH RIDWAN/RAH
