JAKARTA-Meski era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah rampung, kritik tajam masih terus berdatangan. Salah satunya datang dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra).
Fitra menyebut, transparansi anggaran yang dilakukan pemerintahan SBY hanya pencitraan hanya untuk membuat citra SBY positif di dunia internasional. “Selama ini kan sudah transparan tetapi kenapa masih banyak korupsi,” ungkap Seknas Fitra, Maulana kepada wartawan di kantornya kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Minggu (26/10).
Maulana menyebut, dari hasil studi dan kajian lembaga asing, International Budget Partnership (IBP) Indonesia menduduki peringkat ke-61 terkait keterbukaan anggaran. “Bahkan menurut studi itu, Indonesia adalah negara yang paling transparan di Asia Tenggara dalam hal transparansi anggaran,” ungkapnya.
Namun, lanjutnya, hal itu berbanding terbalik dengan studi yang dilakukan lembaga dalam negeri yakni Transparansi International dengan studi yang diambil Corruption Perception Index (CPI). “Dari hasil studi tersebut mereka mendapati Indonesia berada di peringkat 117 negara korupsi dari 177 negara yang distudi. Hal ini kan menjadi kontradiktif,” tegasnya.
Dalam pandangannya, ketika anggaran sudah terbuka namun belum mendorong publik untuk menggunakan informasi, artinya keterbukaan informasi anggaran hanya sebuah seremoni belaka.
Dengan hasil studi dua lembaga berbeda yang berada di luar serta dalam negeri, kata Maulana, pihaknya menarik kesimpulan bahwa transparansi anggaran ala SBY hanya pencitraan belaka. “Karena SBY hanya mau meningkatkan citra nya di dunia internasional,” ucapnya.
Pernyataan Fitra soal transparansi di era SBY jauh berbeda jika dibandingkan dengan penilaian terhadap transparansi yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Mulai dari cara Jokowi melibatkan KPK dan PPATK dalam penyusunan kabinet, sampai soal transparansi anggaran. “Itu praktik positif dengan meminta masukan KPK dan PPATK dalam melakukan seleksi,” katanya.
Namun demikian, dia berharap agar seharusnya tidak berhenti di situ saja. “Ada baiknya jika nantinya dibarengi dengan upaya Jokowi mengawasi ketat penggunaan anggaran di kementerian,” imbuhnya.
Melibatkan KPK dan PPATK di awal pembentukan kabinet tidak efektif dampaknya jika dilakukan parsial atau di masa awal saja. Kontrol terhadap kinerja penggunaan anggaran harus dilakukan lebih ketat untuk menghindari penyimpangan anggaran. “Karena ke depan menteri ini akan disuguhkan dengan anggaran cukup besar. Nah anggaran yang besar itu ketika tidak diatur mekanisme dan akuntabilitas serta transparansinya rendah maka potensi terjadinya korupsi pasti besar,” papar Maulana.
Untuk itu, tambah Maulana, pihaknya meminta Presiden Jokowi menularkan transparansi kinerja, termasuk penggunaan anggaran kepada para menterinya nanti. “Perintahkan transparansi anggaran dan minta publik untuk mengontrol dan mengawasi pelaksanaannya,” tegasnya. (GAM)
