JAKARTA-Buntut dari pertarungan antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) di gedung DPR membuat partai yang tergabung dalam KIH menyampaikan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR. Tak hanya itu, KIH juga membentuk struktur
pimpinan komisi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) tandingan. “Demi menjaga berjalannya fungsi pimpinan DPR RI, maka kami menunjuk beberapa nama yang kami pandang layak mengganti dan menduduki pimpinan DPR sementara,” kata politikus PDI Perjuangan, Arif Wibowo, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/10).
Struktur pimpinan yang diajukan oleh KIH adalah Pramono Anung Wibowo sebagai Ketua. Posisi wakil diisi Abdul Kadir Karding (PKB), Syaifullah Tamliha (PPP), Patrice Rio Capella (NasDem), Dossy Iskandar (Hanura). Kelima partai tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat.
Arif mengatakan seluruh anggota fraksi lima partai itu mendukung pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla. Mosi tidak percaya muncul karena pimpinan yang dikuasai Koalisi Merah Putih dinilai telah mengabaikan prinsip demokrasi. “Mosi tidak percaya dilakukan terhadap pimpinan DPR yang dilakukan oleh PDI Perjuangan, PKB, NasDem, PPP dan Hanura. Mosi tidak percaya kami sampaikan pada lembaga DPR,” pungkasnya.
Dikhawatirkan, akan ada upaya menjegal pemerintahan Jokowi-JK melalui penguasaan parlemen. Buktinya, seluruh komisi dan pimpinan dikuasai oleh partai yang tergabung didalam KMP. “Awalnya itu hanya kekhawatiran. Tapi sekarang itu fakta,” ujar Arif.
Dia menilai pimpinan DPR saat ini tidak etis dan demokratis. Menurut dia, prinsip demokrasi sudah diabaikan selama melakukan fungsinya. “Pimpinan mengabaikan hak pokok menyampaikan pendapat, sering kali mengabaikan interupsi bila tidak kubunya (Koalisi Merah Putih),” ucapnya.
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR Bambang Wuryanto, menegaskan bahwa kemarin sore mereka mengajukan surat mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR. “Sebenarnya kami sebagai anggota fraksi boleh dong kalau kita tidak percaya pimpinan. Ini kesepakatan, kita akan bersama-sama buat mosi tidak percaya terhadap pimpinan,” imbuhnya.
Menurut Bambang, pemilihan pimpinan harusnya dilakukan secara musyawarah mufakat. Dia pun mengancam jika kejadian tahun 2004 di DPR dulu bakal terulang. Di mana koalisi kerakyatan dan koalisi kebangsaan berseteru di parlemen. “Nanti kita bikin pimpinan baru. Ini kejadian 2004 terulang,” urainya.
Bambang memastikan bahwa mereka tidak akan membuat pimpinan tandingan, tetapi hanya menyatakan mosi tidak tidak percaya. “Kita tidak bilang bikin koalisi tandingan. Kita hanya akan menyatakan mosi tidak percaya dulu. Itu (pimpinan tandingan) berikutnya lah,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tak menggubris rencana KIH yang akan membuat pimpinan DPR tandingan. Fahri menegaskan, pembentukan dan pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan sudah melalui mekanisme yang sah.
“Silakan saja kalau buat mosi tidak percaya, memangnya mereka siapa?” kata Fahri kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/10). (GAM/ABD/AJI)
