JAKARTA- Anggota Gerakan Dekrit Rakyat (GDR) Indonesia, Romo Benny Susetyo, menilai Prabowo Subianto melalui Koalisi Merah Putih (KMP) adalah perwujudan manuver politik Machiavelli demi menjegal pemerintahan presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi). Hal ini terlihat dari sikap KMP yang terus berupaya menggunakan segala cara untuk mencapai tujuannya. Dalam hal ini, lanjutnya, KMP berusaha menggerogoti dan mencegah keberlangsungan pemerintahan Jokowi. “Sejak awal keputusan RUU Pilkada hingga rencana mereka melakukan pemilihan presiden melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat , maka mereka menggunakan cara apapun untuk menghentikan Jokowi,” ujarnya dalam diskusi di Kedai Kopi Deli, Senin (6/10).
Parahnya, lanjut Romo Benny, Prabowo melalui KMP tidak menghargai demokrasi dan malah berusaha menghilangkan peran suara rakyat dalam agendanya untuk menjegal Jokowi selaku presiden terpilih. “Karena itu sudah saatnya Jokowi tidak lagi mendekati orang-orang partai pengusung KMP. Meskipun KMP punya koalisi yang besar, tapi Jokowi punya koalisi dengan rakyat, yang jauh lebih besar,” jelasnya.
Sekedar catatan, politik Machiavelli dikenal sebagai istilah manuver politik yang populer digunakan oleh Niccolò Machiavelli, seorang politikus asal Florence, Italia yang lahir pada 3 Mei 1469. Niccolò dikenal sebagai politikus yang haus kekuasaan dan cerdik. Dalam buku karangannya berjudul Il Principe (1532), Niccolò menuliskan bagaimana cara seseorang untuk memeroleh kekuasaan, kemudian mempertahankannya, walaupun harus melalui beberapa cara yang dinilai buruk dan tidak etis. Buku ini sempat diklaim menjadi buku pegangan beberapa penguasa seperti Napoleon Bonaparte, Adolf Hitler, hingga Joseph Stalin.
Benny menyebut, KMP adalah Orba jilid II. Dan, rakyat yang akan melawan dominasi KMP di Parlemen. Karena itu, dia meminta Jokowi agar tidak perlu risau dengan ulah KMP. Tidak pula berkompromi dengan KMP. Jokowi hanya harus fokus menyejahterakan rakyat. “Tidak perlu kompromi terhadap pemilik modal hitam,” terang Benny.
Sementara itu, Perwakilan GDR Indonesia dari Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima), Ray Rangkuti menilai kiwari terjadi krisis kepemimpinan. Diktator mayoritas tengah berlangsung di DPR.
Namun demikian, pemerintahan Jokowi tidak perlu khawatir. Sebab untuk membawa bangsa Indonesia melewati krisis ini, presiden terpilih Jokowi perlu bersekutu dan mengandalkan kekuatan rakyat. “Rakyat selalu ada bersama Jokowi. Jadi, tidak perlu khawatur,” ujarnya.
Lanjut Ray, Jokowi tidak perlu khawatir kepada DPR yang akan menghambat dirinya dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kepentingan rakyat dan melaksanakan agenda pembangunan. “Apabila DPR yang dikuasai KMP (Koalisi Merah Putih) dapat menghambat usulan kebijakan atau undang-undang, yang diajukan pemerintah demi kepentingan rakyat, rakyat akan mengontrol dan menekan DPR,” tegas Ray di sela diskusinya.
Tidak hanya itu, GDR juga mengusulkan Jokowi meninggalkan KMP dan meninggalkan ketergantungannya terhadap partai politik. Sebab, kata Ray, ketergantungan terhadap parpol bisa digunakan kubu lawan untuk mengganggu pemerintahan presiden terpilih.
Selain itu, Jokowi juga perlu membentuk kabinet bersih dari korupsi dan mafia, dengan tidak membagikan kursi pada partai politik manapun. “Kabinet yang bersih dari korupsi dan mafia hanya dapat dilakukan, jika Jokowi memilih menteri dengan rekam jejak positif dan melayani rakyat,” tandasnya. (GAM/ABD)
