Oleh: Muhammad Najib*
20 Oktober 2014 merupakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7 yakni Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Momentum tersebut bukan sekadar utopia, namun menjadi harapan baru Indonesia lebih baik. Sebab, sejak awal Jokowi-JK sudah mempunyai pengalaman dalam kepemimpinan. Sehingga sepak terjangnya tidak diragukan lagi.
Usainya Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 tidak lantas menjadikan perjuangan terhenti. Justru pasca Pilpres inilah perjuangan sesungguhnya akan dimulai dan dibuktikan. Dengan kata lain, momentum ini menjadi ajang pembuktian sesungguhnya bagi Jokowi-JK. Dalam konteks ini, antara perkataan (janji) dengan perbuatan (implementasi) diuji. Jika ternyata antara perkataan dan perbuatan tidak sama, maka mereka tidak lebih baik dari pemerintahan sebelumnya. Tetapi, harapan masyarakat sungguh luar biasa. Dan sinyal positif nampaknya sudah ditunjukkan oleh presiden terpilih dalam beberaa hari ini.
Dengan demikian, ekspektasi masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi-JK sangat besar, bagaikan mengharap turunnya hujan di musim kemarau panjang. Sebab, selama beberapa dekade belakangan ini, Indonesia—seperti yang banyak didengungkan oleh berbagai tokoh—sedang mengalami krisis kepemimpinan. Maraknya pejabat yang berurusan dengan KPK adalah salah satu bukti nyata bahwa jabatan atau kekuasaan yang mereka emban tidak dapat menolong atau menjadikan negeri ini lebih baik.
Tidak hanya itu, hampir seluruh sendi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat terjangkiti berbagai virus atau persoalan, baik mulai dari hukum, ekonomi, sosial, agama, politik, maupun budaya. Kita sebut saja aspek paling urgen, yakni ekonomi. Aspek yang dapat menentukan kesejahteraaan masyarakat tersebut cenderung dipolitisi. Bagaimana tidak. Kita sampai hari ini masih melihat fenomena orang yang meminta-minta bahkan untuk makan sehari saja sulit mencarinya. Tentu kondisi seperti ini tidak berbanding lurus dengan statemnen yang mengatakan bahwa angka kemiskinan Indonesia turun dan itu diimbangi dengan naiknya pendapatan per kapita oleh masyarakat Indonesia.
Tantangan ke Depan
Tantangan pemerintahan baru ke depan semakin berat. Sebab, sekali lagi, hampir seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara mengalamai persoalan serius. Oleh sebab itu, untuk menyelesaikan tugas besar tersebut dibutuhkan sosok pemimpin yang benar-benar menghasilkan sesuatu yang konkrit (political will). Nah, dalam konteks ini, tanggung jawab atau beban sepenuhnya dipikul oleh Presiden terpilih. Tidak lain dan tiada bukan ialah Jokowi-JK.
Terdapat segudang pekerjaan rumah (PR) yang harus segera ditangani. Dari sinilah kita sebagai masyarakat Indonesia harus mengawal janji politik yang diucapkan dihadapan seluruh masyarakat Indonesia supaya diimplemntasikan. Setidaknya terdapat berapa pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan oleh pemerintahan baru.
Pertama, pemberantasan mafia negara. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa bahkan dampaknya tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek saja, melainkan juga jangka panjang, runtuhnya roda pemerintahan karena uang negara digerogoti. Saat ini, Indonesia sedang dalam darurat korupsi. Begitu banyak mafia negara.
Terakhir, Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Jero Wacik ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi oleh KPK. Penagkapan tersebut menjadi daftar panjang kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi negara. Tentu kita semua sepakat bahwa korupsi dapat merusak negeri. Untuk itu, korupsi harus dijadikan sebagai musuh bersama. Inilah tantangan di era pemerintahan Jokowi-JK untuk segera memerangi mafia energi utamannya, dan memberantas korupsi sampai akar-akarnya khususnya.
Kedua, datangnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA adalah ajang perdagangan lintas negara anggota ASEAN. Dengan demikian, orang Malaysia, Singapura dan lain sebagainya diberi kebebasan berdagang di Indonesia. Begitu juga sebailkya, Indonesia bebas berdagang di negeri tetangga sesama anggota ASEAN. Nah, MEA merupakan salah satu tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Sebab, jika Indonesia tidak siap dengan adanya MEA, maka masyarakat Indonesia (pedagang) akan digantikan oleh pihak asing. Dan jika sudah demikian, maka akan berdampak pada berkurangnya pendapat penduduk asli pribumi.
Ketiga, peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan, kesehatan, pelayanan umum. Selain berbagai tantangan diatas, Jokowi-Jk juga akan dihadapkan oleh kebijakan permanen, peningkatan kualitas kesehatan, pelayanan umum dan lain sebagainya. Agenda atau program tersebut juga harus segera dimainkan. Sebab, program permanen tersebut merupakan salah satu program yang bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Sekali lagi, inilah tantangan bagi pemerintahan Jokowi-JK yang dibantu oleh kabinetnya dalam mewujudkan visi-misinya yang sudah terlanjur dijanjikan kepada masyarakat.
Awal Pembuktian
Dalam konteks ini, Jokowi-JK diharapkan bisa menguraikan sengkarut persoalan nasional. Mustahil jika beban besar negara tersebut hanya dipikul oleh presiden dan wakil presiden. Dengan demikian, membentuk kabinet untuk membantu kinerja presiden adalah sebuah keniscayaan. Seperti yang telah disampaikan oleh pasangan presiden terpilih bahwa kabinet mereka nanti adalah kabinet atau koalisi tanpa syarat.
Langkah tersebut perlu diapresiasi, sebab lazimnya setiap partai pendukung yang memenangkan pilpres akan menuntut jatah kursi menteri sesuai dengan besar dukungan partai yang diberikan dan juga mengisi kursi parlemen. Nampaknya, Jokowi benar-benar menginginkan kabinet yang berbeda dan menghasilkan kerja nyata.
Padahal, perampingan kabinet akan berimplikasi pada berkurangnya jumlah pos kementerian di kabinet. Meskipun demikian tidak menjadi benalu dalam pemerintahan Jokowi-JK ke depan. Sebab, sejak awal koalisi Jokowi-JK yang diberi nama Indonesia Hebat mendukung atau menyambut positif konsep perampingan kabinet ramping. Ini tentu menjadi sinyal positif bagi kemajuan Indonesia. Tetapi, rakyat belum cukup lega ketika masih dalam taraf wacana. Artinya, Jokowi-JK harus benar-benar merealisasikan konsep tersebut.
*) Menteri Aksi di Monash-Institute Semarang
