BANGKALAN – Rencana pembangunan gedung DPRD baru di Kabupaten Bangkalan mendapat sorotan tajam dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat. Seharusnya ada skala prioritas pembangunan yang harus dilaksanakan pemerintah. Oleh karena itu, anggaran yang ada lebih baik dialokasikan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk wakil rakyat.
Salah satunya Madura Corruption Watch (MCW) yang menolak keras rencana pembangunan gedung dewan tersebut. Selain bangunan gedung dewan sendiri masih layak pakai, juga masih banyak kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi. Banyak infrastruktur umum yang masih belum layak. Seperti jalan kabupaten dan jembatan yang rusak. Serta sarana gedung pendidikan, puskesmas dan puskesdes yang saat ini rusak dan perlu perbaikan oleh pemerintah. Sehingga pelayanan kesehatan terhadap masyarakat maksimal.
“Tidak perlu dibangun gedung yang baru. Sebab, gedung yang ada masih bagus. Lebih baik anggaran yang diperuntukan pada kegiatan lain,” terang Direktur MCW, Syukur, kemarin.
Dia menjelaskan, kalau memang APBD Bangkalan cukup untuk membangun gedung dewan. Pertanyaannya, kenapa untuk membangun fasilitas umum rumah sakit, pemkab harus meminjam dana ke pusat investasi pemerintah. Seharusnya memakai APBD saja, tidak perlu meminjam. Apalagi pinjaman ke PIP dibebani dengan pembayaran bunga.
Pihaknya mengaku sangat tidak setuju dengan apa yang direncanakan ketua DPRD tersebut. Selain itu, juga tidak menyetujui rencana kenaikan gaji dewan. Mereka belum bekerja sudah mau meminta gaji berlebih. Seluruh anggota dewan baru 2 bulan kerja, tak patut untuk meminta kenaikan gaji. Seharusnya, para legislator memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.
“Seharusnya APBD untuk rakyat bukan untuk wakil rakyat. Apakah para anggota dewan terhormat itu pernah mengetahui, banyak tanah di Sekolah Dasar Negeri yang ditempati belajar itu milik warga. Pun hingga saat ini masih banyak yang belum diganti rugi. Miris sekali sering terjadi penyegelan sekolah oleh pemilik. Itu saja belum ada solusi,” ungkapnya.
Di lain pihak, beberapa kalangan mendukung adanya rencana pembangunan gedung DPRD Bangkalan yang baru. Sebab, gedung dewan yang selama ini di tempati para wakil rakyat kurang memadai. Apalagi, sekarang jumlah anggota DPRD Bangkalan bertambah. Bila sebelumnya anggota dewan sebanyak 45 orang. Kali ini, jumlah anggota dewan bertambah lima orang. Jika ditotal ada 50 anggota dewan periode 2014-2019.
LSM Center for Islam and Democracy Studies (CIDe) menilai sudah saatnya para anggota dewan mempunyai gedung baru. Bila perlu tiap anggota mempunyai ruang kerja sendiri dan staf ahli (bayar sendiri). Gedung yang ada sudah tidak layak. Apalagi dengan bertambahnya komposisi anggota dewan menjadi 50 orang.
“Terkait pembangunan gedung, sudah waktunya dewan memperoleh gedung dengan ruang rapat, ruang komisi dan ruang fraksi yang layak,” jelas Ketua CIDe, Mathur Husyairi.
Penilaian tersebut berdasarkan pada pandangan masyarakat yang hendak audensi saja susah. Sebab, berbarengan dengan agenda rapat lainnya. Sedangkan, ruang untuk audiensi sangat minim. Hal itu cukup melatarbelakangi pembangunan gedung yang baru.
“Jika sudah ada gedung dewan baru, maka harus diimbangi dengan kinerja yang bagus. Pun dananya ada, jadi jangan mengabaikan kebutuhan penting rakyat yang lainnya. Meski semua harus dilakukan penyesuaian dengan APBD dan PAD,” paparnya.
Jika kondisi yang diinginkan oleh DPRD tak sesuai dan terkesan dipaksakan, lebih baik mengurungkan rencana membangung gedung dewan. Sebab, kawatir daerah akan kolaps. Apalagi, saat ini APBD Bangkalan mendekati kolaps, karena belanja langsung dan tak langsungnya tak berimbang alias jomplang.
“Harapan masyarakat pembangunan fisik memang harus terus berjalan. Namun, jangan tidak sampai menganggu program prioritas lain, jika gedung dewan nantinya jadi dibangun,” ujarnya. =MOH RIDWAN/RAH
