JAKARTA- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah melakukan penelusuran tekait track record atau rekam jejak dari nama-nama calon menteri yang diusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Diantaranya menyangkut ada tidaknya rekening atau transaksi mencurigakan dari nama-nama calon menteri tersebut. Hasil peneluruan PPATK menyatakan tak ada calon menteri Presiden Joko Widodo yang memiliki rekening gendut. “”Kan ada 42 nama, sudah ditelusuri dan kami berikan. Tak ada yang punya rekening itu,” kata Kepala PPATK, Muhammad Yusuf di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis, (23/10).
Yusuf tiba di kantor KPK sekitar pukul 10.00 WIB. Dia hanya berada di dalam kantor KPK sekitar satu jam, lalu keluar dari lembaga antikorupsi itu pukul 11.00 WIB. Sebab itu ia membantah kedatangannya terkait pembahasan mengenai penelusuran calon menteri kabinet Presiden Jokowi.
Yusuf mengaku, kehadirannya memenuhi undangan talk show Kanal TV KPK. ”Saya tidak bicara dengan pimpinan KPK saya ke kanal TV,” katanya.
Lebih jauh, Yusuf pun menampik ketika saat ditanya wartawan ada tidaknya calon menteri yang memiliki rekening mencapai Rp1 triliun. ”Gak ada, gak ada,” tandas Yusuf.
Menurutnya, lembaganya hanya menelusuri transaksi dan rekening 43 calon menteri yang disorongkan Presiden Jokowi. Pekerjaan itu, ujar Yusuf, sudah diselesaikan pada Ahad, 19 Oktober 2014. “Sudah diserahkan juga ke Bapak Presiden,” jelasnya.
Jokowi menyerahkan nama-nama calon menteri kepada KPK dan PPATK. Tujuannya adalah menelusuri rekam jejak calon pembantunya itu agar tak ada indikasi terkait dengan kasus korupsi. Setelah ditelusuri, ternyata KPK memberi label merah dan kuning pada beberapa nama yang terindikasi.
Menurut Jokowi, dia akan mengganti delapan calon menteri yang mendapat label merah tersebut. “Ya, masak tidak diganti. Nanti yang mengisi siapa,” kata Jokowi saat melakukan konferensi pers di halaman depan Istana Negara, Rabu, (22/10).
Namun Jokowi menolak menyebutkan siapa saja calon menteri yang diberi label merah. “Memang ada delapan nama yang tidak diperbolehkan, tidak bisa saya sampaikan,” ujarnya. Beberapa tokoh yang ia panggil ke Istana dari kemarin ada yang diseleksi jadi menteri dan ada yang tidak
KPK sendiri melalui Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi, Priharsa Nugraha menyatakan, kedatangan Kepala PPATK, Muhammad Yusuf itu memang berkaitan dengan acara talk show di Kanal KPK. ”Talkshow tentang TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang),” kata Priharsa. (GAM/ABD)
