BANGKALAN – Penilaian fraksi pada paripurna di DPRD Bangkalan menyangkut kinerja Bupati Bangkalan Muh Makmun Ibnu Fuad mulai membuat bupati termuda itu meriang. Tak ayal Makmun pun angkat bicara menanggapinya. Menurutnya, ketidakhadiran Bupati Bangkalan dalam kegiatan seremonial dan undangan DPRD Bangkalan karena kinerja bupati yang sangat kompleks. Ditambah proses hukum pemanggilan KPK yang harus dijalani beberapa bulan terakhir dan sering berbenturan dengan kegiatan undangan.
Bupati Bangkalan RK Muh Makmun Ibnu Fuad meminta agar isu-isu yang menyeruak tidak sampai menjadi besar. Asas kekeluargaan harus bisa diutamakan untuk penyelesaian sebuah masalah, agar proses pemerintahan terus berjalan dengan baik. Selain itu, tugas bupati tak hanya di kantor. Ada tugas lapangan menyangkut pertemuan dengan tokoh-tokoh dan menyapa langsung masyarakat.
“Pendapat saya, saya selalu hadir menyangkut undangan. Apalagi pekerjaan bupati tak hanya di kantor. Bupati harus keliling dan turun langsung. Tugas bupati sangat kompleks, harus kreatif cari dana, karena jika mengandalkan APBD saja tidak cukup,” jelas Ra Momon, panggilan akrabnya, usai silaturahmi antara eksekutif dan legislatif di ruang Banggar, kemarin (7/3).
Dirinya berharap, semua kalangan tidak mudah mengembuskan isu di media. Jika pengajuan surat itu tidak ditanggapi oleh bupati baru bisa membeberkan ke media. Sebab jangan sampai ada pihak ketiga yang mengambil keuntungan demi kepentingan pribadi.
“Jika ada isu-isu terkait pemerintahan bisa dibicarakan dengan pemanggilan melalui surat, sehingga tidak tambah besar isu itu menyeruak ke publik. Jangan sedikit-sedikit blow up media,” pintanya.
Saat ditanya mengenai anggaran daerah yang belum ditandatangani, sehingga serapannya minim. Bupati menilai itu tidak benar. Dirinya siap untuk dipertemukan antara dewan, bupati, dan SKPD untuk membahas serapan anggaran tersebut. “Saya siap dipertemukan bertiga. Ini tidak benar, fitnah menurut saya,” ungkapnya.
(MOH RIDWAN/RAH)