SAMPANG – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sampang akan memberikan tindakan tegas terhadap sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tak disiplin atau sering bolos. Bahkan, kalau sudah dua kali diketahui keluyuran saat jam kerja, mereka terancam tak naik pangkat.
Kepala BKD Sampang, Slamet Terbang mengatakan, meskipun pihaknya sudah memasarahkan kepada Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) terkait untuk memberikan sanksi tegas kepada anak buahnya yang tidak disiplin dalam mengabdi, BKD tetap akan terus memberikan pengawasan ekstra terhadap sejumlah PNS. “SKPD mempunyai kewajiban untuk melaporkan pegawainya yang nakal ke BKD, kemudian, BKD akan memproses lebih lanjut,” katanya kepada Koran Madura, Minggu (5/4).
Dikatakan, sanksi yang pertama akan diberikan BKD kepada para abdi negara yang nakal berupa teguran, kemudian sanksi penundaan pangkat jika tetap tidak mengindahkan teguran yang diberikan. “Kalau sudah dua kali ketahuan keluyu-ran di jam kerja, sanksinya penundaan pangkat, jika masih mengulangi kembali, langsung dipecat jadi PNS,” tegasnya.
Menurutnya, sanksi yang akan diberikan itu, sudah disosialisasi ke semua SKPD serta juga sering melakukan pembinaan terhadap PNS di lingkungan Pemkab Sampang. Namun, pembinaan itu seringkali tidak membuahkan hasil yang maksimal. Sebab, masih banyak PNS yang melanggar kedisiplinan. Bahkan, ada yang terjaring razia oleh Satua Polisi Pamong Praja (Satpol PP) seperti tahun sebelumnya. “Selama ini masih belum ada laporan dari SKPD terkait pegaiwainya yang ditemukan nakal atau keluyuran, kalau ada laporan pasti akan ditindak lanjuti,” paparnya.
Namun, sanksi penundaan pangkat dan pencopotan jabatan itu harus ada persetujuan dari Bupati Sampang, Fannan Hasib. Sebab, BKD hanya memproses sanksi yang akan diberikan melalui peraturan yang berlaku, kemudian, diajukan kepada bupati. “Kami hanya memproses sanksi yang akan diberikan, kemudian diajukan kepada bupati, ditunda atau dicopot jabatanya itu kewenangan Bapak Bupati,” jelasnya.
Diakui Slamet, PNS nakal di lingku-ngan SKPD memang masih marak dilakukan oleh abdi negara. Hal itu terjadi karena kasadaran para PNS masih belum tumbuh. Sehingga, sampai saat ini belum ada peningkatan lebih terkait kedisiplinan para PNS tersebut. “Ya, saya akaui PNS di lingkungan Sampang masih banyak yang indisipliner. Keluar saat jam dinas berlangsung tanpa ada idzin dari pimpinannya,” akunya.
(RIDWAN/LUM/SYM)
