SAMPANG – Puluhan masyarakat dari berbagai daerah di Sampang melakukan aksi demo ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Selasa (7/4). Mereka datang ke gedung parlemen tersebut untuk menyampaikan aspirasi terkait sikap Presiden Joko Widodo yang tak berpihak pada rakyat kecil. Mereka menilai kebijakan presiden dalam menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) telah membuat masyarakat sengsara.
Bahkan, massa meminta Jokowi, sapaan akrab Joko Widodo, mundur dari jabatannya. “Kami rakyat Sampang menolak keras kebijakan Presiden menaikkan BBM berulang kali, sebab itu tidak pro rakyat kecil. Bahkan menyengsarakan,” teriak Zainuddin dalam orasinya.
Menurut Zainuddin, akibat kenaikan harga BBM yang terjadi di tanah air, membuat masyarakat Sampang mulai resah dan mempertanyakan visi kerakyatan Jokowi-JK. Mereka ingat betul sebelum Jokowi-JK terpilih. Ia akan memperhatikan kesejahteraan rakyat. Namun kata Zainuddin, kepemimpinan Jokowi yang terus memainkan harga BBM dalam jangka waktu cukup singkat telah menjadi bukti bahwa visi kerakyatan itu hanya bualan.
“BBM bukan celana dalam, yang bisa naik turun jika dibutuhkan Pak Jokowi,” teriak lagi.
Dikatakan, kenaikan harga BBM menjadi masalah besar bagi masyarakat kecil hari ini. Sebab dengan kenaikan BBM, kebutuhan pokok menjadi naik, dan itu jelas sangat memberatkan rakyat kecil. Sebab, rata-rata ekonomi masayarakat Sampang berada di bawah standar. Oleh karena itu, masyarakat Sampang menolak kenaikan BBM yang sudah berulangkali dilakukan pada masa kepemimpinan Jokowi-JK. “Secara tidak langsung, kenaikan harga BBM ini menindas ekonomi masyarakat serta berpotensi meningkatkan angka kemiskinan di setiap daerah,” tandanya.
Selain itu, massa juga meminta presiden menghentikan fluktuasi harga BBM dengan cara tidak menaikkan serta menurunkan harga. Sebab, hal itu akan mengakibatkan masyarakat kecil terus tercekik dengan kondisi ekonomi yang dialamai. “Kami yakin masyarakat dengan ekonomi tinggi tidak terlalu memkirkan dampak kenaikan BBM yang terjadi, akan tetapi bagi masyarakat kecil menjadi masalah besar. Sebab, jika BBM naik, imbasnya pasti, bahan pokok naik dan masyarakat tercekik,” imbuhnya.
Kata Zainuddin, pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi merupakan barisan orang-orang yang getol menolak kenaikan BBM selama ini. Namun, saat di percaya memimpin negara, teriakan mereka nyaris tidak ada. Bahkan mulut mereka terkunci rapat ketika orang banyak mencibir. “Kepemimpinan Jokowi tak jauh berbeda dengan masa kepemimpinan sebelumnya, hanya ilusi semata,” kritiknya.
Bahkan, Zainuddin dengan massa aksi lainnya mengajak semua elemen masyarakat luas untuk membuka pikirannya agar tidak tertipu dengan gaya blusukan Jokowi yang salama ini dijadikan drama politik dalam kepemimpinannya. “Masyarakat harus cerdas menilai kepemimpinan Jokowi, jangan sampai tertipu dengan gaya blusukanya ke sawah-sawah, itu hanya drama politik yang di mainkan,” lanjut Zaunuddin di depan kantor DPRD.
Massa juga meminta DPRD Sampang untuk mengirim tuntutannya melalui fax ke Presiden Jokowi. Agar tuntutannya kepadanya perihal harus menghentikan fluktasi harga BBM dengan cara tidak menaikkan serta menurunkan harga BBM dan menuntut Jokowi-JK mundur jadi jabatannya langsung dibaca.
Sementara itu, DPRD Sampang satu visi dan aspirasi dengan massa yang menolak kebijakan naiknya harga BBM yang dilakukan beberapa sekali, bahkan secara relatif singkat. Bahkan DPRD langsung meng-fax-kan pakta integritas dari tuntutan massa kepada Presiden. “Kami satu arah dengan masyarakat, menolak keras kenaikan harga BBM yang sering terjadi di negara ini,” singkat Wakil Ketua DPRD Fauzan Adima saat menemui massa.
(RIDWAN/LUM/SYM)
