SUMENEP– Tahun ini, banyak kantor balai desa mengalami kerusakan yang cukup signifikan. Namun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep setempat terkesan membiarkan keberadaan kantor balai desa tersebut. Pasalnya, pada tahun 2015 pemeritah daerah tidak me-nganggarkan perbaikan kantor balai memperhatinkan.
Salah satunya, balai Desa Cangkreng, Kecamatan Lenteng. Kini, atapnya sudah ambruk, bahkan saat ini hanya terlihat empat ting pe-nyanggahnya. Selain itu, balai desa Ketawang Laok, Kecamatan Guluk-Guluk juga bernasib sama. Kondisi balai desa tersebut sebagian gedungnya telah roboh dan sebagian dindingnya tampak kotor dipenuhi semak belukar karena lama tidak ditempati.
Tidak hanya itu, kondisi yang serupa juga terjadi di kantor balai desa Ketawang Larangan, Kecamatan Ganding, saat ini gedung kantor ba-lai desa tersebut banyak yang mulai retak. ”Sudah lama balai desa ini tidak ditempati. Mungkin karena kondisinya yang tidak memungkinkan, sehingga aparat desa enggan untuk menempati,” kata salah satu tokoh masyarakat Desa Ketawang Larangan, Kecamatan Ganding, Zaenuri.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian Pemerintah Desa (Pemdes) Setkab Sumenep Moh. Ramli mengatakan, pada tahun 2015 ini pemerintah daerah memang tidak mengalokasikan anggaran sedikitpun untuk perbaikan sejumlah kantor balai desa.
”Pastinya untuk anggaran khusus perbaikan balai desa tidak ada. Karena tidak dianggarkan untuk tahun ini,” katanya. Menurut Ramli, meskipun tidak dianggarkan secara khsus, perbaikan kantor balai desa itu bisa diambilkan dari dana alokasi dana desa (ADD) yang akan diterima oleh masing-masing desa.
Sebagiamana biasanya, penggunaan ADD sebanyak 70 persen digunakan untuk sarana pemberdayaan masyarakat, sementara 30 per-sen diperuntukkan pembiyaan yang lain, seperti honorarium aparatur desa.
”Kalau memang disepakati dana ADD akan dialokasikan untuk perbaikan balai desa, itu tidak masalah. Ya kalau masih dilihat lebih penting dibangun sarana lainnya, ya juga tidak maslah. Itu semua tergantung pelaksanaan di bawah,” ungkap mantan Camat Batang-Batang itu.
Pada tahun 2015 ini pemerintah daerah te-lah menyediakan anggaran sebesar Rp 115 mi-liar yang diambilkan dari APBD setempat. Selain itu, Kabupaten Sumenep juga mendapatkan anggaran DD (Dana Desa) sebesar Rp 94,8 miliar yang bersumberkan dari APBN tahun 2015 ini.
Ramli memastikan jika dana ratusan miliar itu sudah bisa dicairkan mulai bulan ini. ”Perbupnya sudah selesai, dan mulai Minggu depan kami akan melakukan sosialisasi terhadap semua Bendahara Desa dan Sekretaris Desa,” ung-kapnya. Sementara jumlah desa di Kabupaten Sumenep sebanyak 330 desa yang menyebar di 18 Kecamatan daratan dan 18 kecamatan wilayah kepuluan.
(JUNAEDI/SYM)
