PROBOLINGGO, koranmadura.com – Tingginya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) Kota Probolinggo tahun 2014 yang mencapai Rp 74. 913.283.602,46 dan terdapat pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.74.163.283.602,46 sehingga menghasilkan SiLPA Rp.168.724.944.192,10 harus menjadi bahan evaluasi bagi seluruh instansi yang ada di lingkungan pemerintah Kota Probolinggo.
Wakil rakyat yang duduk di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Probolinggo mendesak seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar lebih giat dalam bekerja dan jangan sampai tahun 2015, SiLPA lebih tinggi dari yang sekarang. Setiap penerapan anggaran untuk masing-masing belanja harus benar-benar didasarkan pada kebutuhan riil, kalaupun diperlukan cadangan untuk mengantisipasi kenaikan harga.
“Seharusnya tidak lebih dari sepuluh persen dari anggaran yang diperlukan sehingga penyerapannya bisa maksimal, dan menyisakan silpa di masing-masing SKPD,”tegas juru bicara Agus Rudiyanto Ghaffur, dalam saran dan pendapat Banggar terhadap pembahasan raperda tentang pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2014, Rabu (23/7) kemarin.
Ia menjelaskan, belanja tidak langsung adalah suatu pengeluaran yang sudah dapat terukur kebutuhannya berdasarkan realisasi sebelumnya.”Dalam pelaksanaannya masih ada beberapa SKPD yang penyerapannya belum maksimal, bahkan ada yang dibawah sembilan puluh persen,”tandas Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Agus Rudiyanto Ghaffur menyebutkan, penyerapan anggarannya urusan pendidikan cukup rendah karena kurang dari lima puluh persen. Dalam postur APBD 2014 terdapat dana Agus Rudiyanto Ghaffur intensif daerah (DID) senilai Rp.21,9 milyar lebih yang realisasinya hanya 18,01 persen, sehingga penyerapan secara keseluruhan menjadi tidak maksimal.
“Secara empiris biasanya DAK dan DID diluncurkan oleh pemerintah pusat akan diikuti juknis dan bimbingan teknis oleh instansi berwenang. Jadi tidak ada alasan pembenar hanya karena alasan keterlambatan juknis sumber dana dimaksud tidak terserap secara maksimal,”tandasnya.
Berbeda dengan Dinas Perhubungan, kata dia, penyerapan beberapa pos anggaran patut dipertanyakan realisasnya yang mencapai seratus persen. Yakni jasa instruktur, nara sumber, tenaga ahli, belanja transport lokal, uang saku, belanja bahan bakar minyak atau gas, dan belanja dokumentasi.
“Dishub kami minta dalam penatausahaan pengguna anggaran berpedoman pada ketentuan yang ada. Dalam ketentuan ada acress dua koma lima persen,”kata Agus Rudiyanto Ghaffur.
Selain itu, Agus Rudiyanto Ghaffur mengingatkan soal kendala belum beroperasinya terminal barang di kelurahan Mayangan karena terkendala belum turunnya ijin operasional dari Kementerian Perhubungan.
“Terminal barang dapat beroperasi akan mengurangi kendaraan besar yang parkir di sepanjang jalan seperti diwilayah terminal bus, jalan raya Bromo, jalan Brantas, jalan prof Dr. Hamka, jalan Brigjen Katamso, dan jalan-jalan di dalam kota,”ucapnya.
Tak hanya urusan pendidikan dan perhubungan, namun program kegiatan pembangunan Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata juga mendapat kritik. Banggar menyebut muhibbah keluar negeri dengan tujuan melacak batik khas Probolinggo dengan anggaran sebesar Rp.93,7 juta lebih realisasi Rp.91,5 juta lebih atau 92,70 persen.
“Batik tulis khas Probolinggo yang tersimpan di salah satu museum Belanda berjumlah 151 motif, namun implementasi dari melancong ke negeri kincir angin itu belum terasa hasilnya,”papar Agus Rudiyanto Ghaffur.
Diketahui, SKPD yang banjir kritikan banggar seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD Dr. Moh. Saleh, Bappeda, Dinas Perhubungan, Dispendukcapil, Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata, Bagian Hukum, Bagian Kesra, DPPKA, Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat, dan Dinas Kelautan dan Perikanan.
(M. HISBULLAH HUDA)
