70 tahun Indonesia merdeka. Ini berarti sudah 70 tahun Indonesia terbebas dari penjajah, dan menjadi bangsa yang mandiri. Kemerdekaan yang didapatkan bukanlah sesuatu yang didapatkan dengan mudah, namun kemerdekaan itu didapatkan dengan pengorbanan yang besar, dengan nyawa para pejuang taruhannya.
Sekarang, bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan bagi generasi penerus? Salah satunya adalah dengan pembangunan di semua aspek kehidupan. Pembangunan yang dapat menggambarkan jati diri bangsa, yang merata dari Sabang sampai Merauke, dari miangas sampai pulau Rote, pembangunan yang dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakatnya menjadi lebih tinggi, dan yang pada akhirnya pembangunan yang dapat dirasakan penuh kemanfaatannya oleh seluruh rakyat Indonesia.
Dari uraian di atas muncul pertanyaan, apakah pembangunan tersebut sudah membawa manfaat yang dapat dirasakan masyarakat? Pertanyaan ini banyak mengemuka terlebih pada saat ini, pemerintah sangat agresif dalam melaksanakan pembangunan di semua sektor. Padahal pembangunan yang dilaksanakan itu kan harus ada hasil yang ditimbulkan, dan tentunya hasilnya itu membawa manfaat. Pada kenyataannya pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah masih banyak yang tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal ini harusnya menjadi suatu pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah pusat maupun di daerah. Mestinya pemerintah mampu untuk mengatasi masalah seperti ini, karena masalah ini merupakan salah satu hambatan dalam pembangunan bangsa ini. Jika pemerintah tidak mampu menyelesaikan masalah ini, maka makin besar ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Teori dan Isu Pembangunan
Menurut Scram (1980), bahwa model pembangunan nasional harus mempunyai tata nilai pembangunan yang berorientasi pada masyarakat dan berimplikasi terhadap hubungan pemerintah dan rakyatnya. Tata nilai ini bisa dikatakan sangat cocok sekali dengan keadaan masyarakat Indonesia yang mempunyai karakteristik yang begitu komplek. Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah harus sejalan dengan kemauan dan keinginan rakyat, agar pembangunan tersebut bermanfaat langsung terhadap masyarakat. Jika masyarakat sudah merasakan kemanfaatan dari pembangunan, maka bukan mustahil implikasinya hubungan Pemerintah dan rakyatnya akan begitu mesra dan pada akhirnya Pembangunan yang berkelanjutan dapat berjalan dengan baik.
Menurut Michael Todaro, pembangunan hakikatnya mengandung 3 nilai menunjang keberlangsungan hidup, harga diri dan kemerdekaan dari penajajan dan perbudakan. Disini sudah jelas bahwa pembangunan harus mempunyai nilai utama yaitu: kelangsungan hidup, harga diri dan kemerdekaan. Jika ditarik benang merah dari Pembangunan yang telah dilakukan pemerintah selama ini apakah sudah mengandung nilai-nilai tersebut? Mungkin kita bisa sedikit kembali kepada tujuan Pembangunan itu sendiri. Dengan adanya study tentang pembangunan, bisa merupakan bukti hadirnya isu-isu yang menurunkan kepercayaan terhadap kredibilitas kinerja pemerintah pada masa kini.
Pembangunan yang Bernilai
Bisa dikatakan bahwa misalnya pembangunan infrastuktur yang dilakukan pemerintah telah direalisasikan, tapi implikasinya apakah pembangunan tersebut telah bermanfaat bagi masyarakat, hal ini harus dicontrol dan dievaluasi lebih lanjut oleh pemerintah. Mulai dari faktor apa yang menjadi penyebab pembangunan tersebut kurang dirasa nilai manfaatnya oleh masyarakat. Jangan sampai hanya agresifitas semata yang ditampilkan oleh pemerintah dalam pembangunan. Artinya Pembangunan harus bernilai efektif dan efisien. Saat ini tidak sedikit pemerintah daerah yang melakukan percepatan pembangunan, namun pada akhirnya pembangunan yang dilakukan justru menimbulkan masalah masalah baru yang dapat mengancam keberlanjutan pembangunan. Sebagai contoh banyak pembangunan besar (mega proyek) yang menjadi mangkrak (failed) karena kasus-kasus yang menyeret sebagian pelaku utama dalam pembangunan itu. Padahal Negara sudah mengeluarkan banyak dana untuk pembangunan tersebut, bisa dibayangkan berapa kerugian Negara yang ditimbulkan.
Pembangunan yang tidak tepat sasaran, menimbulkan banyak masalah-masalah baru. Perencanaan yang kurang tepat, kinerja yang kurang berkualitas, dan disiplin kerja yang kurang tinggi mungkin merupakan sebagian faktor yang menimbulkan pembangunan tidak tepat sasaran. Siapa yang harus disoroti? Sebagian besar orang akan menunjuk aparat pemerintah-lah yang harus bertanggung jawab. Ini sangat masuk akal, mengingat aparatur pemerintah sebagai pelaku utama dalam pembangunan. Namun jika dikaji lebih dalam lagi, ternyata peran masyarakat (user) juga perlu dipertimbangkan, karena pada hakikatnya pemerintah adalah kepanjangan tangan dari masyarakat yang dalam tanda kutip mempunyai wewenang dalam menjalankan pembangunan. Jadi, bisa dikatakan bahwa peran masyarakat dalam pembangunan sangatlah penting. Masyarakat harus juga berperan aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasannya. Jika sebagian besar masyarakat mampu berperan aktif, bukanlah suatu angan-angan bahwa pembangunan yang bernilai dan tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat itu akan terwujud dengan sendirinya. Namun jika sebaliknya, tidak mustahil bahwa pembangunan yang dilakukan akan gagal atau bahkan akan mengakibatkan unsustainable development. Jadi jangan sampai “pembangunan hari ini justru menghambat keberlanjutan pembangunan”.
Saat ini pemerintah dan masyarakat harus sama-sama peka menghadapi hambatan dan isu pembangunan yang sudah berada di level Awas. Artinya pemerintah harus mampu memblok gejala-gejala yang mungkin akan menghambat pembangunan, baik dari faktor internal maupun eksternal. Pemerintah juga harus cerdas mengkoordinir dan menyerap segala aspirasi masyarakatnya yang saat ini sudah semakin kompleks. [*]
Oleh: Dwi Deny Kurniawan
Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja Sumenep
