BANGKALAN, koranmadura.com – Presiden RI Joko Widodo saat menghadiri peresmian kapal di PT Aduluhung Saranasegara Indonesia di Desa Ujung Piring Kabupaten Bangkalan, Selasa (10/11), menanggapi prokon semangat sebagian masyarakat Madura untuk mendeklarasikan Provinsi Madura.Dia menilai, dalam sebuah negara yang menganut demokrasi, aspirasi masyarakat untuk menjadikan Madura sebagai sebuah provinsi, merupakan keinginan yang wajar. “Ya, namanya demokrasi, ngak apa-apa,” kata Jokowi.
Dia menjelaskan, setiap berkunjung ke daerah selalu ada hal dan keinginan masyarakat seperti Deklarasi Provinsi Madura. Akan tetapi, menurut Presiden, keinginan semacam itu ada mekanismenya tersendiri, yang harus dijalankan. “Di Madura ada keinginan provinsi, di Papua juga ada, di Sumatera ada provinsi. Setiap ke daerah hal itu selalu disampaikan kepada saya, kan itu demokrasi ya ngak apa-apa,” ucapnya, deplomatis.
Pernyataan Presiden yang semacam itu mendapat penilaian berbeda. Ada indikasi pernyataannya itu menyiratkan ketidakberpihakan Presiden pada upaya menjadikan Provinsi Madura. Akan tetapi, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Madura (P4M), Jimhur Saros memaknainya berbeda. Saat memberikan sambutan, Jimhur mengklaim telah mendapat dukungan dari presiden Jokowi untuk mendeklarasikan Provinsi Madura.
Setelah pembentukan Provinsi Madura ini dilakukan, pihaknya akan memasang spanduk di sentero Madura, karena menurutnya, presiden Jokowi telah memberikan sinyal positif.
Dia menjelaskan, tujuan dari pembentukan Provinsi Madura hanya untuk kesejahteraan masyarakat di Madura. Keberadaan Sumber Daya Alam belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Masyarakat Madura masih belum menikmati kekayaan alamnya. Hal itu membuat kesenjangan sosial dalam ekonomi masyarakat Madura.
“Saat ini tinggal kabupaten Pamekasan saja yang belum setuju. Kalau Kabupaten Sumenep karena masih ada pemilihan Bupati. Insya Allah Bupati Sumenep yang akan tepilih nanti mendukung Provinsi Madura,” ungkapnya.
Menurutnya, langkah selanjutnya yang akan dilakukan P4M akan mengirim surat ke DPR RI. Dia menyatakan dari sejumlah dewan yang setuju dengan yang tidak setuju lebih banyak yang telah setuju pembentukan Provinsi Madura. Pihaknya yakin dalam pembentukan Provinsi Madura tidak akan memakan waktu lama. Paling lama 1 tahun, Provinsi Madura ini sudah harus terbentuk.
“Kita akan mengirim surat ke DPR RI untuk melakukan hak inisiatif dan pada tanggal 17 Agustus 2016 nanti akan dilakukan Deklarasi Provinsi Madura yang kedua,” terangnya.
Deklarasi tersebut tetap berlangsung di gedung Rato Ebu, meskipun mendapat tekanan dari berbagai pihak. Ratusan spanduk yang telah dipasang di akses Suramadu diturunkan paksa. Tampak Ketua P4M yang ada di masing-masing kabupaten hadir dalam deklarasi. Termasuk tokoh Madura H Ali Badrih, juga tampak hadir dalam acara deklarasi itu.
Tim Lobi
Anggota DPD RI Ahmat Nawardi yang juga menghadiri acara deklarasi Provinsi Madura itu berharap pada P4M menyiapkan tim lobi yang andal untuk mengkomunikasikan aspirasi Provinsi Madura terhadap empat pemerintahan di kabupaten-kabupaten yang ada di Madura. Menurutnya, seluruh Bupati dan DPRD di Madura harus kompak dan satu visi mengusung Provinsi Madura. “Kalau kompak, saya yakin satu tahun Madura bisa jadi provinsi,” tandasnya.
Selain mengkomunikasi dengan empat pimpinan pemkab di empat kabupaten di Madura, P4M juga harus menyiapkan tim yang mengkaji secara mendalam soal kelayakan Madura jadi provinsi dari segala sisi mulai dari segi sumber daya alam, pendapatan daerah, potensi ekonomi, keamanan, dan sosial budaya. “Jangan lupa P4M harus menyiapkan tim lobi, ini sangat penting,” ungkap dia.
(MOH RIDWAN /ALMUSTAFA/RAH)
