BANGKALAN | koranmadura.com – Pelaksanaan Sidang Paripurna Pandangan Umum (PU) Fraksi DPRD Bangkalan, Madura, tentang Pembahasan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD T.A 2015 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan pada hari Kamis (14/07/2016) di Aula DPRD setempat diwarnai usulan fasilitas mobil untuk seluruh anggota Dewan.
Usulan tersebut disampaikan oleh seluruh fraksi saat menyampaikan pandangan umum. Padahal baru satu bulan seluruh Pimpinan dan Sekretaris Komisi DPRD mendapat jatah mobil baru dari Pemkab. Mereka meminta jatah mobil untuk memaksimalkan kinerja dewan. Terutama untuk mempercepat jarak tempuh menuju tempat bertugas.
“Untuk menopang kinerja dewan, kami meminta Bapak Bupati untuk memberikan fasilitas mobil bagi seluruh anggota dewan,” ucap Perwakilan Fraksi PKB H. Hidayat yang juga anggota Komisi A, Kamis (14/7).
Untuk memuluskan rencana tersebut, dalam Pandangan Umum Fraksi seluruh fraksi mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Bangkalan dalam menjalankan roda kepemerintahan dan pengelolaan keuangan. Padahal kinerja pelaporan Pemkab telah turun status dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pusat beberapa bulan yang lalu. “Mudah-mudahan Predikat WDP ini menjadi semangat baru untuk menjalankan roda pemerintahan di Bangkalan,” ungkap Hidayat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bangkalan Eddy Moeljono, sebagai perwakilan bupati yang kebetulan tidak bisa mengikuti Sidang Paripurna , berjanji akan menyampaikan usulan tersebut kepada pimpinan tertinggi Pemkab Bangkalan, Makmun Ibnu Fuad. “Nanti akan kami sampaikan kepada Bapak Bupati,” ujarnya.
Di tempat terpisah, Aktivis Gelora Mahasiswa Penyelamat Rakyat (Gempar) Bangkalan, Nur Hakim menilai terlalu berlebihan meminta jatah mobil lagi. Dia menyebutkan fasilitas tersebut dikhawatirkan tidak membuat kebebasan fungsi kontrol kepada pemerintah. Justru hanya akan menambah beban APBD. Lagi pula, kebutuhan masyarakat Bangkalan jauh lebih mendesak dibandingkan mobil yang terus diminta para wakil rakyat tersebut.
“Ini hanya kekhawatiran saya saja, nanti fungsi kontrolnya melempem. Apalagi kalau sudah dapat mobil per anggota dewan,” ujarnya.
Dia juga tidak ingin adanya fasilitas yang semakin mewah justru terbangun anggapan dewan tidak ikut mewakili kesejahteraan rakyat. Bagi dia, permintaan mobil tersebut terkesan kurang memberikan suntikan manfaat bagi kinerja dewan. “Saya pikir kalau berbicara penunjang tambahan tidak harus meminta mobil lagi. Cukup melakukan pengontrolan yang lebih ekstra dengan cara peka terhadap gejala sosial. Itu saja,” kritiknya. (YUSRON/RAH)
